Auditor Internal Pemerintah

Focussed Group Discussion (FGD) Draft Manual Audit Pengadaan Barang/Jasa(APBJ)

2011-11-09T21:22:00.001+08:00

“APIP paling bertanggung jawab memberikan assurance atas efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah”, demikian disampaikan Kasminto, Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I mewakili Deputi Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (Ketua TPP-PPBJ) saat memberikan sambutan pembukaan di depan para peserta Focussed Group Discussion (FGD) Draft Manual Audit Pengadaan Barang/Jasa(APBJ) tanggal 2 November 2011 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta.

Lebih lanjut diuraikan bahwa 80% kasus korupsi terjadi karena pengadaan barang dan jasa (PBJ). Unit/lembaga APIP yang paling bertanggung jawab untuk mencegah dan mendeteksi korupsi dalam proses PBJ. APIP sangat diharapkan berperan sebagai early warning system, untuk prevent, deter, dan detect atas adanya kemungkinan penyalahgunaan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Melalui peran APIP yang optimal dalam pengawalan proses PBJ diharapkan pengelolaan belanja pemerintah menjadi tertib, efisien efektif, tranparan dan akuntabel.

Draft manual ini disusun menggunakan pendekatan “probity audit” mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pemanfaatan barang/jasa. Audit dengan pendekatan probity ternyata telah dilakukan oleh beberapa APIP Kementerian/Lembaga /Daerah(K/L/D) yang terbukti dapat menghemat anggaran sekitar 30%.

Pada sesi akhir pengarahan diberikan kesempatan diskusi dan tanya jawab. Secara umum para peserta menyambut baik hadirnya draft manual ini, karena selama ini di beberapa perwakilan juga sudah melakukan pendampingan dalam proses PBJ dengan pendekatan “probity” yang hasilnya juga menghemat anggaran sampai dengan 30%.

FGD akan berlangsung sampai tanggal 4 November 2011, diikuti 50 peserta dari perwakilan, beberapa anggota Tim Pelaksana TPP-PBJ dan Tim Penyusun draft manual. Peserta dari perwakilan adalah pejabat struktural/fungsional auditor (anggota TPW-PPBJ) yang aktif dalam asistensi/audit PBJ serta memiliki sertifikat keahlian PBJ minimal L2. Melalui kegiatan ini diharapkan akan diperoleh masukan untuk penyempurnaan draft manual, sebelum dilanjutkan dengan FGD dengan APIP pada K/L/D serta piloting.

(Humas Deputi Keuangan Daerah/Muh. Sugeng-Amir El Husin)

Sumber: http://www.bpkp.go.id/

Galery Photo

2011-11-08T15:22:00.001+08:00

INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR

BIMBINGAN TEKNIS AUDIT PENGADAAN BARANG/JASA

BAGI APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Hotel Singgasana Makassar, 7 - 8 November 2011

Bimbingan Teknis Audit Pengadaan Barang dan Jasa Bagi APIP Kota Makassar

2011-11-07T12:20:00.002+08:00

MAKASSAR - Inspektorat Kota Makassar, 7-8 Nopember 2011 menggelar Bimbingan Teknis Audit Pengadaan Barang dan Jasa bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kota Makassar. Bimtek digelar di Hotel Singgasana Makassar dan diikuti 33 peserta. Narasumber didatangkan dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Pembukaan Bimtek pada Senin (7/11) dihadiri Plh. Inspektur Kota Makassar Drs. Firman Pammu bersama dengan Pejabat Struktural eselon III pada Inspektorat Kota Makassar

Bimtek dimaksudkan memberi bekal pengetahuan dan keterampilan kepada peserta mengenai pelaksanaan audit yang efisien dan efektif atas pengadaan barang dan jasa.

untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari bentuk penyimpangan terutama dalam pengadaan barang dan jasa.

Salah satu hal pokok menyangkut Audit Pengadaan Barang dan Jasa yang dijelaskan oleh Takko Abdul Razak, Narasumber dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan bahwa 80% kasus korupsi terjadi karena pengadaan barang dan jasa (PBJ). Unit/Lembaga APIP yang paling bertanggung jawab untuk mencegah dan mendeteksi korupsi dalam proses PBJ. APIP sangat diharapkan berperan sebagai early warning system, untuk prevent, deter, dan detect atas adanya kemungkinan penyalahgunaan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Melalui peran APIP yang optimal dalam pengawalan proses PBJ diharapkan pengelolaan belanja pemerintah menjadi tertib, efisien efektif, tranparan dan akuntabel.

Lebih lanjut menurut Takko Abdul Razak bahwa Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menggunakan pendekatan “probity audit” mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pemanfaatan barang/jasa. Audit dengan pendekatan probity ternyata telah dilakukan oleh beberapa APIP Kementerian/Lembaga /Daerah(K/L/D) yang terbukti dapat menghemat anggaran sekitar 30%..*****

Gangguan terhadap Independensi dan Obyektivitas Auditor

2011-08-10T22:04:00.001+08:00

Prinsip utama yang harus dipegang oleh seorang auditor dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor yang profesional adalah independen dan obyektif. Posisi APIP ditempatkan secara tepat sehingga bebas dari intervensi, dan memperoleh dukungan yang memadai dari pimpinan tertinggi organisasi sehingga dapat bekerja sama dengan auditi dan melaksanakan pekerjaan dengan leluasa. Meskipun demikian, APIP harus membina hubungan kerja yang baik dengan auditi terutama dalam saling memahami diantara peranan masing-masing lembaga.

APIP dan para internal auditornya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, kesimpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil audit dan atau pengawasan lainnya yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak ketiga. Internal auditor harus menghindar dari situasi yang menyebabkan pihak ketiga yang mengetahui fakta dan keadaan yang relevan menyimpulkan bahwa internal auditor tidak dapat mempertahankan independensinya sehingga tidak mampu memberikan penilaian yang obyektif dan tidak memihak terhadap semua hal yang terkait dalam melaksanakan dan melaporkan pekerjaannya.

Standar Audit APIP :

"Auditor harus memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya"

Internal auditor perlu mempertimbangkan tiga macam gangguan terhadap independensi, yaitu gangguan yang bersifat pribadi, gangguan yang bersifat ekstern, dan atau gangguan yang bersifat organisatoris. Apabila satu atau lebih dari gangguan independensi tersebut mempengaruhi kemampuan internal auditor secara individu dalam melaksanakan tugasnya secara tidak memihak, maka internal auditor tersebut harus menolak penugasan. Dalam keadaan internal auditor yang karena suatu hal tidak dapat menolak penugasan, gangguan dimaksud harus dimuat dalam bagian lingkup pada laporan hasil audit dan atau pengawasan lainnya.

Gangguan pribadi dari internal auditor secara individu meliputi antara lain:

Keluarga langsung atau anggota keluarga dekat yang merupakan pimpinan atau pejabat dari entitas yang diaudit, atau sebagai pegawai dari entitas yang diaudit, dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh langsung dan signifikan terhadap entitas atau program yang diaudit.
Prasangka terhadap perorangan, kelompok, organisasi atau tujuan suatu program, yang dapat membuat pelaksanaan audit dan atau pengawasan lainnya menjadi berat sebelah.
Pada masa sebelumnya mempunyai tanggung jawab dalam pengambilan keputusan atau pengelolaan suatu entitas, yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan atau program entitas yang sedang berjalan atau sedang diaudit.
Kecenderungan untuk memihak, karena keyakinan politik atau sosial, sebagai akibat hubungan antar pegawai, kesetiaan kelompok, organisasi atau tingkat pemerintahan tertentu.
Pelaksanaan audit dan atau pengawasan lainnya oleh seorang internal auditor, yang sebelumnya pernah sebagai pejabat yang menyetujui bukti, daftar gaji, klaim, dan pembayaran yang diusulkan oleh suatu entitas atau program yang diaudit.
Pelaksanaan audit dan atau pengawasan lainnya oleh seorang internal auditor, yang sebelumnya pernah menyelenggarakan catatan akuntansi resmi atas lembaga/unit kerja atau program yang diaudit.

Gangguan yang bersifat ekstern bagi APIP dapat membatasi pelaksanaan pengawasan atau mempengaruhi kemampuan internal auditor dalam membuat kesimpulan hasil pengawasannya secara independen dan obyektif. Independensi dan obyektivitas pelaksanaan suatu pengawasan dapat dipengaruhi apabila terdapat:

Campur tangan atau pengaruh pihak ekstern yang membatasi atau mengubah lingkup audit dan atau pengawasan lainnya secara tidak semestinya.
Campur tangan pihak ekstern terhadap pemilihan dan penerapan prosedur audit dan atau pengawasan lainnya atau pemilihan sampel audit .
Pembatasan waktu yang tidak wajar untuk penyelesaian suatu audit dan atau pengawasan lainnya.
Campur tangan pihak luar APIP mengenai penugasan, penunjukan, dan promosi staf pelaksanaan audit dan atau pengawasan lainnya.
Pembatasan terhadap sumber daya yang disediakan bagi APIP, yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan APIP tersebut dalam melaksanakan audit dan atau pengawasan lainnya.
Wewenang untuk menolak atau mempengaruhi pertimbangan internal auditor terhadap isi suatu laporan hasil audit dan atau pengawasan lainnya.
Ancaman penggantian internal auditor atas ketidaksetujuan dengan isi laporan hasil audit dan atau pengawasan lainnya, kesimpulan internal auditor, atau penerapan suatu prinsip akuntansi atau kriteria lainnya.
Pengaruh yang membahayakan kelangsungan internal auditor sebagai pegawai, selain sebab-sebab yang berkaitan dengan kecakapan internal auditor.

Gangguan yang bersifat organisatoris

Independensi APIP dapat dipengaruhi oleh kedudukannya dalam struktur organisasi pemerintahan. Untuk membantu terciptanya independensi secara organisasi, APIP bertanggung jawab kepada pejabat tertinggi dalam lembaga atau entitas Pemerintah yang bersangkutan tanpa ada tekanan atau pengaruh politik apapun. Independensi APIP tersebut akan semakin kuat, apabila hasil audit dan atau pengawasan lainnya secara teratur juga disampaikan kepada instansi/lembaga Pemerintah yang berwenang, legislatif, dan eksternal auditor.

APIP dan internal auditornya mungkin menghadapi berbagai keadaan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap independensi. Oleh karena itu APIP harus mempunyai sistem pengendalian mutu internal yang dapat mengidentifikasi gangguan tersebut dan memastikan ketaatannya terhadap ketentuan independensi yang dituangkan dalam suatu piagam atau internal audit charter yang pada prinsipnya merupakan komitmen dari Menteri/Pimpinan LPNK/Kepala Daerah untuk memberikan jaminan bahwa penyelenggaraan pengawasan intern oleh APIP telah memenuhi prinsip independen dan obyektif. Sehingga tidak ada lagi kesan Menteri/Pimpinan LPNK/Kepala Daerah melemahkan fungsi APIP secara struktural.

Sumber: http://obrolan-auditor.blogspot.com/

Model Kapabilitas Pengawasan Intern APIP (IA-CM)

2011-08-10T21:39:00.001+08:00

Sebagai bagian dari fungsi-fungsi manajemen organisasi yang meliputi fungsi Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengendalian (POAC), pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya good governance dan clean government dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam prakteknya, pelaksanaan pengawasan intern baik di APIP Kementerian/Lembaga (Pusat) maupun APIP Provinsi/Kabupaten/Kota (Daerah) berbeda-beda karena adanya perbedaan praktik, proses, dan budaya manajemen disetiap pemerintahan. Inilah yang mendorong The Insititute of Internal Auditor (IIA) Research Foundation mengembangkan Internal Audit Capability Model (IA-CM).

Model Kapabilitas Pengawasan Intern atau Internal Audit Capability Model (IA-CM) adalah suatu kerangka kerja yang mengindentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. IA-CM menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik untuk mengikuti dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. IA-CM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern umumnya terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks.

IA-CM merupakan :

Sarana Komunikasi (a communication vehicles) - dasar untuk mengkomunikasikan apa itu APIP yang efektif dan bagaimana melayani organisasi dan para pemangku kepentingan, dan sebagai alasan tentang pentingnya pengawasan intern untuk pengambil keputusan.
Kerangka untuk penilaian (a framework for assessment) - suatu kerangka untuk menilai kemampuan APIP dalam memenuhi standar profesional dan praktek internal audit, baik sebagai penilaian sendiri (self assessment) atau penilaian eksternal.
Peta jalan untuk peningkatan secara teratur (a road map for orderly improvement) - peta jalan untuk membangun kemampuan dengan menetapkan langkah-langkah organisasi yang dapat diterapkan dalam rangka membangun dan memperkuat kegiatan pengawasan intern.

IA-CM menyediakan alat bagi organisasi sektor publik (Kementerian/Lembaga/Pemda) yang dapat digunakan untuk:

Menentukan pemenuhan kegiatan pengawasan intern sesuai dengan sifat, kompleksitas, dan risiko yang terkait operasinya.
Menilai kapabilitas pengawasan intern yang dimiliki terhadap kapabiltas yang seharusnya dipenuhi.
Mengidentifikasi kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan dan kapabilitas pengawasan intern yang dimiliki serta mengupayakan pengembangan sampai tingkat kapabilitas sesuai.

Prinsip-prinsip yang mendasari IA-CM:

Pengawasan intern merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari tata kelola yang efektif di sektor publik dan membantu mencapai tujuan organisasi.
Tiga variabel yang harus dipertimbangkan saat menilai tingkat kapabilitas suatu APIP adalah kegiatan pengawasan intern itu sendiri, organisasi, dan lingkungan keseluruhan dimana organisasi beroperasi.
Sebuah organisasi memiliki kewajiban untuk menentukan tingkat kapabilitas optimal pengawasan intern untuk mendukung tata kelola yang dibutuhkan dan untuk mencapai dan mempertahankan kemampuan yang diinginkan.
Tidak setiap organisasi membutuhkan kapabilitas pengawasan intern maupun kecanggihan yang sama. Tingkatan (level) yang tepat harus sesuai dengan sifat dan kompleksitas organisasi dan risiko yang organisasi mungkin dihadapi. (No one size fits all).
Kapabilitas APIP secara langsung terkait dengan tindakan yang diambil oleh Pimpinan APIP untuk menetapkan proses dan praktek-praktek yang diperlukan untuk mencapai dan mempertahankan kapabilitas audit internal dan tindakan yang diambil oleh manajemen organisasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung untuk pengawasn intern.
Pengawasan intern harus diselenggarakan dengan cara yang hemat biaya.

IA-CM dimaksudkan sebagai model universal dengan perbandingan sekitar prinsip, praktik, dan proses yang dapat diterapkan secara global untuk meningkatkan efektivitas pengawasan intern.

Sumber: http://obrolan-auditor.blogspot.com/

Mengukur Kinerja Audit Internal

2011-08-04T12:45:00.001+08:00

Siapa mengawasi pengawas?

Ini sebuah pertanyaan berputar dilematis yang barangkali tidak mudah berakhir. Sebagai ‘lembaga pengawas’ di suatu organisasi, audit internal tidak luput dari pertanyaan tersebut. Siapa yang mengaudit aktivitas audit internal Anda?

Self-assessment review?

Atau, ada pihak independen yang disewa untuk mengevaluasi kinerja aktivitas audit internal Anda?
Atau, malah aktivitas audit internal Anda ‘tak tersentuh’, terhindar dari pertanyaan di atas?

Sesuai rumpun standar 1300, Aktivitas Audit Internal harus menerapkan program pemastian kualitas dan peningkatan (QAIP - Quality Assurance and Improvement Program). Secara umum program tersebut dilakukan untuk memastikan beberapa hal pokok, yaitu:

Kesesuaian aktivitas audit internal dengan kode etik, definisi, dan standar audit internal yang berlaku umum
Efisiensi dan efektivitas aktivitas audit internal
Mengidentifikasi peluang-peluang untuk perbaikan dan peningkatan

Di dalam standar QAIP tersebut juga diatur bagaimana dan siapa yang melakukan penilaian terhadap Aktivitas Audit Internal. Program tersebut dilakukan melalui review internal dan review eksternal. Review internal dilakukan secara terus menerus sebagai bagian yang terintegrasi dengan proses manajemen Aktivitas Audit Internal. Selain itu review internal juga dilakukan secara berkala, baik oleh personil di dalam Aktivitas Audit Internal sendiri atau personil lainnya di dalam organisasi yang menguasai kerangka profesional praktik audit internal. Sedangkan review eksternal dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun oleh pihak-pihak independen di luar organisasi dengan kompetensi dan prosedur yang diatur oleh kerangka profesional praktik audit internal.

Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana mengukur hal-hal tersebut. Mengukur kesesuaian dengan dengan kode etik, definisi, dan standar audit internal relatif lebih mudah dilakukan dengan membandingkan aktivitas audit internal terhadap kode etik, definisi, dan standar audit internal yang telah diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors. Sedangkan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas operasional terlebih dahulu diperlukan penentuan kerangka pengukuran kinerja audit internal.

Untuk menetapkan ukuran kinerja yang efektif, Kepala Eksekutif Audit harus terlebih dahulu mengidentifikasi aspek-aspek dalam kinerja audit internal yang kritikal. Salah satu cara yang sering digunakan di antaranya adalah kerangka yang diadaptasi dari pemikiran Kaplan dan Norton, Balanced Scorecard, yang menyarankan aspek pengukuran kinerja audit internal ke dalam perspektif:

Inovasi dan pembelajaran, untuk menjawab pertanyaan apakah audit internal mampu berkelanjutan dan menciptakan value.
Proses Audit Internal, untuk menjawab pertanyaan pada bidang apa audit internal memiliki keahlian.
Manajemen/Auditee, adaptasi perspektif pelanggan, yaitu untuk menjawab pertanyaan bagaimana customer memandang audit internal.
Board/Komite Audit, adaptasi dari perspektif keuangan, untuk menjawab pertanyaan bagaimana audit internal memandang stakeholders.

Keempat perspektif tersebut saling berhubungan dalam hubungan sebab akibat dari bawah ke atas. Inovasi dan pembelajaran merupakan proses terus menerus di dalam aktivitas audit internal yang memungkinkan aktivitas audit internal bisa menjalankan proses audit internal dengan semakin baik dari hari ke hari. Dengan proses audit internal yang semakin baik, diharapkan kepuasan manajemen/auditee juga akan semakin meningkat. Dan pada akhirnya manajemen puncak sebagai pengemban utama misi organisasi juga akan merasakan kepuasan yang semakin meningkat atas layanan aktivitas audit internal.

Dengan menggunakan kerangka seperti ini, bila alur tersebut dibalik secara top-down, juga akan tampak garis merah bagaimana visi dan misi organisasi harus diterjemahkan ke dalam strategi operasional oleh manajemen. Selanjutnya strategi organisasi tersebut harus didukung oleh strategi aktivitas audit internal. Untuk mendukung strategi aktivitas audit internal dalam mendukung pencapaian misi organisasi tersebut, maka proses internal di dalam aktivitas audit internal harus senantiasa ditingkatkan dengan memberdayakan sumber daya dengan pembelajaran terus menerus dan selalu mencari inovasi baru. Dengan demikian akan tampak alignment antara misi perusahaan hingga ke sumber daya aktivitas audit internal.

Selanjutnya keempat perspektif tersebut diturunkan lagi dalam indikator-indikator kinerja kunci (KPI - Key
Performance Indicators) yang contoh-contohnya dapat dilihat sebagaimana gambar berikut ini:

Sebagaimana terlihat pada contoh di atas, tidak semua indikator bisa dengan mudah dibuat dalam pengukuran kuantitatif. Jumlah jam training, persentase realisasi penugasan, jumlah temuan berulang, persentase rekomendasi yang diiplementasikan, dan semacamnya merupakan indikator yang mudah diukur. Namun indikator yang menunjukkan tingkat persepsi yang bersifat kualitatif seperti kepuasan manajemen/auditee dan Komite Audit, memerlukan teknik lebih lanjut agar dapat diukur dan diperbandingkan dari waktu-waktu. Teknik yang sering digunakan misalnya dengan skala ordinal dan atau statistik nonparametrik.

Tentu saja, tidak ada satu alat ukur yang akan berlaku sama untuk setiap organisasi. Aktivitas audit internal di satu organisasi dapat berbeda dengan organisasi yang lain dalam struktur, proses, ukuran, jumlah staf, tools dan teknik yang digunakan, budaya organisasi, dan lain-lainnya. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menyebabkan satu indikator bisa berlaku di satu organisasi namun tidak bisa berlaku di organisasi yang lain. Namun, betapapun bervariasinya aktivitas audit internal dan teknik yang digunakan, pengukuran kinerja di mana-mana satu pada tujuan yaitu peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas ditunjukkan dengan kesesuaian operasional aktivitas audit internal terhadap kerangka praktik profesi, berjalan secara efektif dan efisien, serta senantiasa mengarah ke perbaikan dan peningkatan dalam mendukung pencapaian misi organisasi.

Bagaimana dengan pengukuran di organisasi Anda sendiri?

Bagaimana Membedakan Auditor Internal dan Eksternal?

2011-08-04T11:09:00.001+08:00

Pagi yang cerah di kantor dimulai dengan diskusi kecil tepi meja. Saya tergelitik dengan mengalirnya diskusi ke arah profesi auditor internal vs auditor eksternal. Sepertinya mereka bingung sendiri dengan profesi mereka sebagai auditor internal pemerintah. Tanggapan mereka beragam, mulai dari auditing sampai perencanaan organisasi dan masih banyak lagi, hampir saja seperti diskusi gado-gado. Ingin berbuat lebih tapi kadang terkendala masalah klasik.. hehehehe... Akhirnya kubuka laptop dan buka halaman auditorinternal.com. dan selanjutnya kubuka tulisan sebagaimana judul postingan tersebut di atas dan kubacakan kepada mereka. akhirnya saya posting di blog ini semoga ada yang memanfaatkannya.

Dengan pertimbangan bahwa sepertinya profesi auditor internal ini membutuhkan advokasi yang lebih keras dari setiap auditor internal untuk mengenalkan profesi ini dengan lebih baik ke tengah-tengah masyarakat. Salah satu pertanyaan awam yang sering dilontarkan adalah: “Apakah sebetulnya perbedaan antara auditor internal dengan auditor eksternal?*)”. Tulisan ini ingin menjawab pertanyaan tersebut. Dan buat Anda para auditor internal, walaupun hal ini tentu sudah bukan merupakan barang asing lagi, bolehlah dianggap sebagai penyegaran.

Dalam beberapa hal, auditor internal dan auditor eksternal memiliki kesamaan. Keduanya merupakan profesi yang memainkan peran penting dalam tata kelola organisasi serta memiliki kepentingan bersama dalam hal efektivitas pengendalian internal keuangan. Keduanya diharapkan memiliki pengetahuan yang luas tentang bisnis, industri, dan risiko strategis yang dihadapi oleh organisasi yang mereka layani. Dari sisi profesionalitas, keduanya juga memiliki kode etik dan standar profesional yang ditetapkan oleh institusi profesional masing-masing yang harus dipatuhi, serta sikap mental objektif dan posisi independen dari kegiatan yang mereka audit. Namun, selain berbagai kesamaan tersebut,audit internal dan audit eksternal adalah dua fungsi yang memiliki banyak pula perbedaan.

Perbedaan Misi
Tanggung jawab utama auditor eksternal adalah memberikan opini atas kewajaran pelaporan keuangan organisasi, terutama dalam penyajian posisi keuangan dan hasil operasi dalam suatu periode. Mereka juga menilai apakah laporan keuangan organisasi disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum, diterapkan secara konsisten dari periode ke periode, dan seterusnya. Opini ini akan digunakan para pengguna laporan keuangan, baik di dalam organisasi terlebih di luar organisasi, antara lain untuk melihat seberapa besar tingkat reliabilitas laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi tersebut.

Sementara itu, tanggung jawab utama auditor internal tidak terbatas pada pengendalian internal berkaitan dengan tujuan reliabilitas pelaporan keuangan saja, namun juga melakukan evaluasi desain dan implementasi pengendalian internal, manajemen risiko, dan governance dalam pemastian pencapaian tujuan organisasi. Selain tujuan pelaporan keuangan, auditor internal juga mengevaluasi efektivitas dan efisiensi serta kepatuhan aktivitas organisasi terhadap ketentuan perundang-undangan dan kontrak, termasuk ketentuan-ketentuan internal organisasi.

Perbedaan Organisasional
Auditor Internal merupakan bagian integral dari organisasi di mana klien utama mereka adalah manajemen dan dewan direksi dan dewan komisaris, termasuk komite-komite yang ada. Biasanya auditor internal merupakan karyawan organisasi yang berasngkutan. Meskipun dalam perkembangannya pada saat ini dimungkinkan untuk dilakukan outsourcing atau co-sourcing internal auditor, namun sekurang-kurangnya penanggung jawab aktivitas audit internal (CAE) tetaplah bagian integral dari organisasi.

Sebaliknya, auditor eksternal merupakan pihak ketiga alias bukan bagian dari organisasi. Mereka melakukan penugasan berdasarkan kontrak yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan maupun standar profesional yang berlaku untuk auditor eksternal.

Perbedaan Pemberlakuan
Secara umum, fungsi audit internal tidak wajib bagi organisasi. Namun demikian untuk perusahaan yang bergerak di industri tertentu, seperti perbankan, dan juga perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia diwajibkan untuk memiliki auditor internal. Perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN) juga diwajibkan untuk memiliki auditor internal. Di dalam lingkup pemerintahan di kenal Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementrian/Lembaga, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota yang menjalankan fungsi pengawasan internal/audit internal pemerintahan.

Sementara itu, pemberlakuan kewajiban untuk dilakukan audit eksternal lebih luas dibandingkan audit internal. Perusahaan-perusahaan yang listing, badan-badan sosial, hingga partai politik dalam keadaan-keadaan tertentu diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk dilakukan audit eksternal. Dalam hal pengelolaan dan pertanggungjawawan keuangan negara/daerah dilakukan audit eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) sesuai yang diamanahkan oleh perundang-undangan.

Perbedaan Fokus dan Orientasi
Auditor internal lebih berorientasi ke masa depan, yaitu kejaidan-kejadian yang diperkirakan akan terjadi, baik yang memiliki dampak positif (peluang) maupun dampak negatif (risiko), serta bagaimana organisasi bersiap terhadap segala kemungkinan pencapaian tujuannya.

Sedangkan auditor eksternal terutama berfokus pada akurasi dan bisa dipahaminya kejadian-kejadian historis sebagaimana terefleksikan pada laporan keuangan organisasi.

Perbedaan Kualifikasi
Kualifikasi yang diperlukan untuk seorang auditor internal tidak harus seorang akuntan, namun juga teknisi, personil marketing, insinyur produksi, serta personil yang memiliki pengetahuan dan pengalaman lainnya tentang operasi organisasi sehingga memenuhi syarat untuk melakukan audit internal.

Auditor Eksternal harus memiliki kualifikasi akuntan yang mampu memahami dan menilai risiko terjadinya errors dan irregularities, mendesain audit untuk memberikan keyakinan memadai dalam mendeteksi kesalahan material, serta melaporkan temuan tersebut. Pada kebanyakan negara, termasuk di Indonesia, auditor perusahaan publik harus menjadi anggota badan profesional akuntan yang diakui oleh ketentuan perundang-undangan.

Perbedaan Timing
Auditor internal melakukan review terhadap aktivitas organisasi secara berkelanjutan, sedangkan auditor eksternal biasanya melakukan secara periodik/tahunan.

**)disunting dan ditulis ulang dari Sumber: auditorinternal.com

Referensi:

Sawyer’s Internal Auditing 5th Ed.
Adaptasi ”Two Sides of Auditing” Lal Balkaran (Internal Auditor, “Back to Basics,” October 2008).

Permendagri No. 21 Tahun 2011

2011-06-21T21:03:00.003+08:00

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dengan pertimbangan bahwa dengan adanya pengalihan dana Bantuan Operasional Sekolah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penetapan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berimplikasi terhadap perubahan struktur pendapatan, penegasan terhadap kedudukan pejabat pembuat komitmen, penganggaran tahun jamak dan pengaturan pendanaan tanggap darurat bencana, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 angka 34, angka 61 dan angka 62 diubah, diantara angka 62 dan angka 63 disisipkan angka baru yaitu angka 62a, ditambahkan angka baru yaitu angka 79 dan angka 80.
Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 10A.
Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5).
Ketentuan Pasal 45 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus.
Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah.
Ketentuan Pasal 52 diubah.
Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 54A.
Ketentuan Pasal 66 diubah.
Ketentuan Pasal 71 ditambahkan ayat (8) dan ayat (9).
Ketentuan Pasal 77 ayat (3), ayat (4), ayat (8) dan ayat (10) diubah.
Ketentuan Pasal 86 huruf b diubah.
Ketentuan Pasal 87 ayat (2) diubah.
Ketentuan Pasal 98 ayat (2) diubah.
Ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf b diubah.
Ketentuan Pasal 106 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah.
Ketentuan Pasal 123A ayat (2) diubah.
Ketentuan Pasal 161 ayat (2) huruf d diubah.
Ketentuan Pasal 162 ayat (8) diubah dan diantara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan ayat baru yaitu ayat (8a), ayat (8b), dan ayat (8c).
Ketentuan Pasal 293 ayat (1) diubah.
Diantara Pasal 296 dan Pasal 297 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 296A.
Ketentuan Pasal 324 ayat (1) diubah, serta ayat (2) dan ayat (3) dihapus.
Diantara Bab XV dan Bab XVI disisipkan 1 (satu) Bab yaitu Bab XVA PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH. Pasal 329B, 329C, 329D, 329E, 329F, 329G dan 329H.

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini di tetapkan di Jakarta Tanggal 23 Mei 2011.

Untuk mengetahui isinya secara detail/keseluruhan silahkan download di Link berikut:

PERMENDAGRI NO.21 TAHUN 2011

Jangan lupa ada lampirannya, silahkan download di halaman peraturan http://www.depdagri.go.id/produk-hukum/category/peraturan-menteri.

Standar 1200 – Keahlian dan Kecermatan Profesional

2011-02-18T22:53:00.001+08:00

1200 – Keahlian dan Kecermatan Profesional
Penugasan harus dilakukan dengan keahlian dan kecermatan profesional.

1210 – Keahlian
Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Aktivitas Audit Internal secara kolektif harus memiliki atau mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Interpretasi:
Pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya adalah istilah kolektif yang merujuk kepada keahlian profesional auditor internal yang diperlukan untuk secara efektif melaksanakan tanggung jawab profesional mereka. Auditor internal didorong untuk menunjukkan keahlian mereka dengan mendapatkan sertifikasi dan kualifikasi profesional yang sesuai, seperti gelar Certified Internal Auditor dan gelar lainnya yang diberikan oleh Institute of Internal Auditor serta organisasi profesional lainnya yang sesuai.

1210.A1 – Kepala Eksekutif Audit harus memperoleh saran dan bantuan yang kompeten jika auditor internal tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, atau kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan semua atau sebagian dari penugasan.

1210.A2 – Internal auditor harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengevaluasi risiko kecurangan dan bagaimana cara organisasi mengelolanya, tetapi tidak diharapkan memiliki keahlian sebagaimana seseorang yang tanggung jawab utamanya adalah mendeteksi dan menyelidiki kecurangan.

1210.A3 – Internal auditor harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang risiko dan pengendalian kunci teknologi informasi serta teknik audit berbasis teknologi yang tersedia untuk melakukan pekerjaan yang ditugaskan. Namun, tidak semua auditor internal diharapkan memiliki keahlian sebagaimana auditor internal yang memiliki tanggung jawab utamanya adalah audit teknologi informasi.

1210.C1 – Kepala Eksekutif Audit harus menolak penugasan konsultasi atau harus mendapatkan saran dan bantuan yang kompeten jika auditor internal tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, atau kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan semua atau sebagian dari penugasan.

sumber: Auditorinternal.Com - 25/01/2010 Posted in: Standar Atribut

Kecermatan Profesional Auditor Internal

2011-02-18T22:42:00.001+08:00

Dalam standar 1220 diatur bahwa Auditor Internal harus menerapkan kecermatan dan keterampilan yang diharapkan dari seorang auditor yang cukup berhati-hati dan kompeten.

Kecermatan profesional membutuhkan penerapan perhatian dan keterampilan yang diharapkan dari seorang auditor internal yang berhati-hati (prudent) dan kompeten pada situasi yang sama atau mirip. Oleh karena itu, kecermatan profesional sepadan dengan kompleksitas penugasan yang dilakukan.

Auditor internal menjalankan kecermatan profesional dalam penugasan ketika dia waspada terhadap kemungkinan adanya kecurangan (fraud), kesalahan yang disengaja, kesalahan/error dan kelalaian, inefisiensi, pemborosan, ketidakefektifan, dan konflik kepentingan, serta kondisi-kondisi dan kegiatan lain di mana penyimpangan sangat mungkin terjadi. Termasuk juga ketika auditor internal mengidentifikasi pengendalian yang tidak memadai dan merekomendasikan perbaikan untuk meningkatkan kesesuaiannya dengan prosedur dan praktik yang sehat.

Kecermatan profesional berarti kecermatan dan kompetensi yang sewajarnya, tidak berarti kesempurnaan atau kinerja yang luar biasa. Dengan demikian, kecermatan profesional hanya menuntut auditor internal untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi sampai batas-batas yang wajar. Sekaligus, auditor internal tidak dapat memberikan jaminan mutlak bahwa ketidakpatuhan atau penyimpangan tidak ada. Namun demikian, kemungkinan penyimpangan material atau ketidakpatuhan perlu selalu diperhatikan oleh auditor internal setiap kali melakukan penugasan audit internal.

Referensi :
Practice Advisory #1220-1 IPPF Jan 2009

sumber: Auditorinternal.com - 12/04/2010

Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 71/2010)

2011-02-03T23:02:00.002+08:00

” Soft Launching PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ”

“Dengan diterbitkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tersebut, maka PP Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Namun demikian, para stakeholders tidak perlu cemas karena selain mengatur SAP Berbasis Akrual, PP Nomor 71 Tahun 2010 juga mengatur SAP Berbasis Kas Menuju Akrual yang saat ini masih digunakan oleh seluruh entitas. Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.”

Demikian yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo selaku Ketua Komite Konsultatif Komite Standar Akuntansi Pemeritahan (KSAP) dalam membuka Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan di Hotel Redtop hari Selasa tanggal 14 Desember 2010.

Sosialisasi yang diselenggarakan oleh KSAP tersebut merupakan sosialisasi awal (soft launching) PP 71 Tahun 2010 tentang SAP yang dihadiri oleh para undangan yang terdiri dari pejabat dan staf biro keuangan dan perencanaan kementerian negara/lembaga, auditor, akademisi, dan pemda.

Heri Purnomo juga mengatakan bahwa implementasi SAP berbasis akrual ini merupakan tantangan besar bagi Pemerintah, dan harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan diberlakukannya SAP Berbasis Akrual, peraturan pelaksanaan dan sistem akuntansi sudah pasti akan berubah, demikian juga dengan kapasitas dan kemampuan SDM harus ditingkatkan, karena SAP Berbasis Akrual memang memberikan informasi keuangan yang lebih baik tetapi implementasinya lebih rumit dibandingkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual.

PP 71 Tahun 2010 tentang SAP tersebut memiliki perjalanan panjang dalam persiapan dan penyusunannya. Pada bulan Desember 2006 untuk pertama kalinya diadakan limited hearing tentang penyusunan SAP Berbasis Akrual, yang bertujuan untuk mendapatkan masukan dari para pakar, akademisi, dan praktisi mengenai hal-hal substantif yang akan diatur dalam SAP Berbasis Akrual.

Kemudian sejak tahun 2007, KSAP mulai menyusun Draf SAP Berbasis Akrual. KSAP mendapatkan sinyal yang pasti dalam penyusunan SAP Berbasis Akrual setelah Pemerintah melakukan konsultasi mengenai penerapan basis akrual secara penuh kepada Pimpinan DPR-RI pada tanggal 25 September 2008. Rapat konsultasi tersebut menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual tetap dilaksanakan sesuai dengan amanat UU bidang keuangan, namun pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap. Sejak itu pembahasan dan finalisasi SAP Berbasis Akrual terus dilakukan sesuai dengan due process penyusunan SAP, dan pada akhirnya pada tanggal 22 Oktober 2010, Pemerintah menetapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005.

Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Komite Konsultatif KSAP, dengan ditetapkannya PP 71 Tahun 2010 tentang SAP ini maka PP 24 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun, meski sudah dinyatakan berlaku secara substansial PP 24 Tahun 2005 masih dilaksanakan dalam rangka proses transisi penyusunan laporan keuangan berbasis kas menuju akrual kepada penyusunan laporan keuangan berbasis akrual penuh. Substansi PP 24 Tahun 2005 ini dinyatakan dalam Lampiran II PP 71 Tahun 2010 tentang SAP. Sosialisasi tersebut diselenggarakan setengah hari dan dipandu langsung oleh Ketua Komite Kerja KSAP Binsar H. Simanjuntak. Sedangkan penyaji materi berturut-turut adalah:

Gambaran Umum Akuntansi pemerintahan Berbasis akrual oleh Sonny Loho (Sekretaris Komite Kerja KSAP)
Pokok-pokok perbedaan antara PP 24 Tahun 2005 dan PP 71 tahun 2010 1. Kerangka konseptual, PSAP 01 dan PSAP 02 oleh Yuniar Yanuar Rasyid (anggota Komite Kerja KSAP) 2. PSAP 03 s.d. PSAP 07 oleh Jan Hoesada (anggota Komite Kerja KSAP) 3. PSAP 08 s.d. PSAP 11 oleh Dwi Martani (anggota Komite Kerja KSAP) 4. PSAP 12 tentang Laporan Operasional oleh AB Triharta (anggota Komite Kerja KSAP)

--Tim Website KSAP--

Segera Download PP 71/2010 dengan mengunjungi website http://www.ksap.org

tambahan (05 April 2011 pukul 21:45 wita)

atau anda dapat download langsung :

* Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010;
* Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual;
* Lampiran II Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual :
* Lampiran III Proses Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual;

Jika anda masih mengalami kesulitan mendownload, silahkan hubungi kami dengan mengisi form komentar di bawah ini. Terima kasih.

COSO Akan Memperbarui Kerangka Pengendalian Internal

2010-12-15T17:35:00.000+08:00

by auditorinternal – 09/12/2010

Posted in: Berita Audit Internal, Pengendalian Internal

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) tanggal 18 November lalu mengumumkan sebuah projek untuk meninjau ulang dan memperbarui COSO Internal Control – Integrated Framework (Kerangka). Kerangka ini telah sangat terkenal dan digunakan secara luas sejak tahun 1992. Seiring dengan perubahan lingkungan bisnis yang semakin kompleks, projek ini diharapkan dapat membuat kerangka dan alat evaluasi yang ada saat ini menjadi lebih relevan. Selanjutnya diharapkan organisasi di seluruh dunia dapat merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pengendalian internal dengan lebih baik lagi.

David Landsittel, Chairman COSO, mengatakan “Organisasi tetap bisa menggunakan kerangka yang ada saat, karena komponen dasar pengendalian internal di dalam kerangka tersebut tidak lantas menjadi usang. Yang akan berubah, adalah pada pedoman yang lebih rinci serta contoh-contoh yang diberikan” . Masih menurutnya, “Projek ini tidak dimaksudkan untuk mengubah bagaimana cara pengendalian internal didefinisikan, dinilai, atau dikelola, melainkan memberikan pedoman konseptual tersebut menjadi lebih komprehensif dan menjadi lebih relevan dengan contoh-contoh praktis.”

Kerangka ini telah digunakan secara luas sebagai standar pengendalian internal bagi organisasi dalam menerapkan dan mengevaluasi pengendalian internal terkait dengan operasi, kepatuhan, dan pelaporan keuangan. Termasuk di dalamnya pengendalian internal dalam rangka pelaporan keuangan sesuai dengan Sarbanes-Oxley Act of 2002 ( SOX) di AS, dan juga peraturan serupa di negara-negara lain. Di Indonesia, kerangka ini juga diadaptasi dalam berbagai ketentuan perundang-undangan terkait dengan pengendalian internal dan good governance.

Beberapa pembaharuan yang akan dilakukan untuk kerangka ini tidak dimaksudkan untuk mengubah prinsip-prinsip dasar yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1992 tersebut. Beberapa konsep tertentu dan pedoman dalam kerangka ini akan disempurnakan untuk mencerminkan evolusi dalam lingkungan operasional, serta ekspektasi yang berubah dari badan regulator dan stakeholder lainnya. Selain itu, pembaharuan tersebut diharapkan lebih memperkaya pedoman untuk aspek operasi dan kepatuhan, bukan hanya untuk aspek pelaporan keuangan.

Untuk membantu memperbarui kerangka ini COSO telah menugaskan Pricewaterhouse Coopers (PwC) . Dengan demikian, PwC akan bekerja di bawah kendali dan arahan COSO . Untuk membantu memastikan perspektif representasi yang luas, COSO juga telah membentuk Dewan Penasehat yang terdiri dari wakil-wakil dari berbagai industri, akademisi, instansi pemerintah, serta juga organisasi nirlaba untuk memberikan masukan selama projek berlangsung. Selain itu, terhadap draf kerangka yang telah diperbarui nantinya juga akan dilakukan public exposure untuk mendapatkan komentar serta masukan tambahan dari publik atau masyarakat umum. Dengan proses seperti ini, diharapkan pembaharuan telah mencakup dan mempertimbangkan setiap tantangan pengendalian internal organisasi yang ada dewasa ini dengan memadai.

“Kerangka yang diperbarui ini dimaksudkan untuk membantu organisasi lebih efektif merancang dan mengelola pengendalian internal,” jelas Miles Everson dari PwC, ketua tim projek. “Selain itu, kerangka yang telah diperbarui nantinya juga akan menjelaskan lebih lanjut hubungannya dengan Enterprise Risk Management – Integrated Framework (COSO II), Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan – Pedoman untuk Perusahaan Publik yang Lebih Kecil tahun 2006 (COSO III), serta Pedoman Pemantauan Sistem Pengendalian Internal tahun 2009 (COSO IV).”

Projek ini diharapkan akan selesai dengan dikeluarkannya Kerangka Pengendalian Internal yang Telah Diperbarui pada tahun 2012, yaitu tepat pada saat ulang dasawarsa ke-2 kerangka tersebut.

Prof. MARDIASMO, Ketua Ikatan Akuntan Indonesia 2010 - 2014

2010-12-15T17:11:00.001+08:00

Prof. Mardiasmo, Ak., MBA, Ph.D

Press Release IAI
Jakarta, 10 Desember 2010. Prof. Mardiasmo, Ak., MBA, Ph.D terpilih menjadi Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI periode 2010 – 2014 dalam Kongres XI IAI yang berlangsung 10 Desember 2010 di Hotel Indonesia Kempinski. Kongres berlangsung sangat meriah dengan lebih dari 1100 akuntan dari seluruh Indonesia yang mengikuti pemilihan dengan sangat demokratis. Dengan sangat meyakinkan Mardiasmo (520 voters) meninggalkan dua kandidat ketua IAI lainnya: Afdal Bahaudin (306 voters) dan Erick (214 voters).

Selain itu peserta Kongres XI juga menerima Laporan pertanggung jawaban pengurus sebelumnya. Dalam kepengurusan sebelumnya, Ahmadi Hadibroto selaku Ketua DPN IAI periode 2006 – 2010 memaparkan IAI mengalami perkembangan yang baik salah satunya adalah bertambahnya kantor wilayah IAI menjadi 25 kota dimana IAI Wilayah Ambon merupakan IAI wilayah terakhir.

Program Konvergensi International Financial Reporting Standard 2012 dan terbentuknya Dewan Standar Akuntansi Syariah pun menjadi salah satu keberhasilan dari kepengurusan sebelumnya. Diharapkan melalui keberhasilan yang diraih mampu meningkatkan peran profesi akuntansi dalam pembangunan ekonomi nasional dan global.

Ketua Dewan Pengurus IAI baru, Prof. Mardiasmo, Ak., MBA Ph.D yang juga merupakan Kepala BPKP, melihat beberapa tantangan dan kondisi yang dihadapi oleh Indonesia saat ini dimana IAI selaku organisasi profesi diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh profesi akuntansi adalah berperan untuk meningkatkan kualitas public dan corporate governance. Prof. Mardiasmo, Ak., MBA, Ph.D pun menambahkan gerakan penguatan governance systems, pemberantasan korupsi, tuntutan untuk lebih transparan dan professional membutuhkan keterlibatan intens profesi akuntan

Sebagai salah satu anggota organisasi IFAC dan salah satu pendiri ASEAN Federation of Accountants, di bawah kepemimpinannya selama empat tahun ke depan, IAI optimis akan menjadi organisasi profesi yang memberi nilai tambah dan berkontribusi kepada perekonomian nasional dan global dan meningkatkan daya saing bangsa. Ditambah, Indonesia menjadi salah satu anggota forum negara G20.

Dalam pemaparannya, Prof. Mardiasmo, Ak., MBA, Ph.D pun mengatakan melalui konsolidasi, revitalisasi, dan penataan organisasi profesi serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya organisasi profesi dan para anggotanya guna membangun kebanggaan anggota dan memperkokoh kepercayaan stakeholder menuju peran yang lebih strategis. DARI KITA, OLEH KITA UNTUK MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA. Itulah tag-line yang diusung oleh ketua Ikatan Akuntan Indonesia terpilih.

sumber: http://www.iaiglobal.or.id/berita/detail.php?id=191

Audit Internal Sawyer, Edisi 5

2010-12-05T11:00:00.002+08:00

Audit Internal Sawyer, Edisi 5

Penulis : Lawrence B. Sawyer,JD,CIA, PA; Mortimer A. Dittenh
Penerbit : Salemba

Deskripsi buku ini saya postingkan untuk anda, semoga dapat menjadi tambahan referensi bagi anda sebagai salah satu langkah meningkatkan kompetensi di bidang audit internal.

Dalam gelombang peristiwa yang terjadi saat ini, perubahan tidak dapat dihindari. Di bidang audit internal modern, perubahan tersebut terjadi terus-menerus. Konsep, sistem, dan prosedur baru terus membanjiri dunia usaha maupun sektor pemerintahan.

Untuk melayani klien mereka, para auditor internal harus berpacu dengan berbagai perubahan yang mempengaruhi pemilik dan manajer perusahaan. Inilah alasan dari edisi terbaru buku Audit Internal karya Sawyer ini. Meskipun akar internal audit belum berubah, evolusi profesi ini telah membuka babak baru ke arah yang mungkin tidak pernah terbayangkan puluhan tahunan yang lalu.

Buku Audit Internal Edisi 5 ini:, Membahas mengenai berbagai tren tersebut. Menjelaskan revisi atas definisi-definisi audit internal, kerangka dasar kompetensi yang baru untuk profesi, perubahan pada ujian untuk sertifikasi auditor internal dan perubahan-perubahan lainnya yang telah dan terus membentuk profesi dan praktik audit internal. Menekankan pada pendekatan "nilai tambah" terhadap audit internal. Menekankan pentingnya keselarasan dengan manajemen dan pencapaian tujuan organisasi.

Sumber: TokoBukuOnline- http://www.kutukutubuku.com/2008/open/24/audit_internal_sawyer_edisi_5

Akuntansi Forensik & Audit Investigasi

2010-12-05T10:33:00.003+08:00

ISBN: 978-979-061-130-6
Pages: 946
Year Published: 2010

Sekedar berbagi buat anda yang berkunjung di blog ini tentang buku tersebut diatas, berikut deskripsinya yang saya copy dari Penerbit Salemba.

Minat terhadap akuntansi forensik dan audit investigatif berkembang pesat, terutama di kalangan aparat penegak hukum dan mahasiswa program profesi akuntansi. Pemberitaan media massa menambah keingintahuan masyarakat mengenai upaya pencegahan dan penindakan terhadap korupsi, dan secara tidak langsung, mengenai investigasi dan audit investigatif.

Di dalam negeri, terdapat pemberitaan yang bertubi-tubi mengenai:

Penyuapan kepada oknum penegak hukum, oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, oknum pimpinan pemerintah pusat dan daerah, oknum komisioner, dan lain sebagainya.
Berbagai kasus korupsi yang melibatkan petinggi Bank Indonesia.
Kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dan beberapa anggotanya, rekaman percakapan telepon dalam sidang terbuka Mahkamah Konstitusi, Pansus Dewan Perwakilan Rakyat mengenai kasus Bank Century, pengungkapan mafia peradilan oleh Komjen Pol. Susno Duadji, dan permintaan keterangan oleh KPK mengenai Bank Century.

Sementara itu, di luar negeri ada pemberitaan tentang Bernard (“Bernie”) Madoff dan Ponzi scheme-nya yang sejak 2001 terendus oleh akuntan forensik (Harry Marcopoulos) dan jurnalis investigatif (Erin Arvedlund). U.S. SEC dan FBI mengetahuinya dari pengakuan Madoff delapan tahun kemudian. Fraud yang diperkirakan telah berjalan 30 tahun dengan kerugian U.S. $65 miliar, menarik perhatian praktisi keuangan, akuntansi, dan penegak hukum.

Akuntansi forensik dan audit investigatif dalam bentuk yang paling sederhana merupakan perpaduan antara disiplin akuntansi, audit, dan hukum. Aspek hukumnya meliputi berbagai bidang seperti hukum pidana umum maupun khusus (seperti pidana korupsi, pidana perbankan, pidana pencucian uang, dan lain-lain), hukum perdata, hukum acara (pidana dan perdata), arbitrase, dan penyelesaiaan sengketa. Bahkan ada undang-undang di luar negeri yang dapat menyeret pejabat negara Indonesia, seperti U.S. Foreign Corrupt Practices Act.

Dalam pengertian yang luas, akuntansi forensik meliputi disiplin lain seperti sosiologi dan antropologi (Bab 10), teknologi informasi (Bab18), ilmu kepolisian dan psikologi (Bab 19), serta kriminologi dan viktimologi (Bab 30).

Seluruh lingkup akuntansi forensik dan audit investigatif dibahas dalam buku ini. Kasus-kasus yang disebutkan di atas menjadi ilustrasi buku ini.

Bagi rekan-rekan Auditor APIP dapat menjadikan buku ini sebagai tambahan referensi untuk meningkatkan kompetensi. Segera dapatkan bukunya di toko buku terdekat. Semoga bermanfaat.

Sumber: Penerbit Salemba

Deklarasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

2010-12-04T12:02:00.002+08:00

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Peserta Konferensi Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2010 menyadari bahwa saat ini terdapat permasalahan nasional yaitu kualitas Laporan Keuangan Pemerintah belum baik, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan negaran belum optimal, masih tingginya korupsi terutama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan rendahnya kualitas pelayanan publik.

Menyadari permasalahan tersebut, peserta Konferensi Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2010 bersepakat untuk mendorong penerapan SPIP di seluruh instansi pemerintah dan meningkatkan peran APIP melalui reviu, audit, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya yang mencakup tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah agar:

Terwujudnya laporan keuangan tahun 2011 yang Wajar Tanpa Pengecualian.
Menurunnya tingkat korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa.
Meningkatnya kinerja pengelolaaan keuangan negara/daerah yang efisien dan efektif.
meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka melaksanakan peran tersebut, Peserta Konferensi Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2010 bersepakat untuk:

Meningkatkan integritas, kompetensi dan profesionalisme SDM APIP.
Mempercepat reformasi birokrasi APIP.
Meningkatkan kualitas koordinasi, komunikasi dan sinergitas pengawasan.
Meningkatkan kualitas tata kelola pengawasan.

Deklarasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ini, dideklarasikan di Bandung, tanggal 28 November 2010.

Download Deklarasi APIP di sini

Jika anda mengalami kesulitan dalam melakukan download, mohon kiranya untuk menuliskan pesan pada kolom komentar di bawah posting ini. Terima Kasih, Semoga Bermanfaat.

Sumber :http://pusbinjfa.bpkp.go.id/produk/72

Konferensi Nasional APIP Tahun 2010

2010-12-04T11:19:00.002+08:00

Kepala BPKP, Prof. Mardiasmo, Ak, MBA, PhD

Bertempat di Hotel Horison Bandung, Jawa Barat, Kamis, (25/11) Pukul 10.00 WIB, Kepala BPKP Mardiasmo didampingi Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Herry Yana Sutisna dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Dede Yusuf, secara resmi membuka Konferensi Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2010.

Konfererensi Nasional ini mempunyai tema Mewujudkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif dalam rangka Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Negara dan Pencegahan Korupsi akan berlangsung mulai tanggal 25 s.d 26 November 2010 serta diikuti oleh kurang lebih 600 peserta dari seluruh Unit Kerja APIP di Indonesia.

Dalam sambutannya, Mardiasmo mengajak para APIP saling bersinergi, berkolaborasi dan berkomunikasi. Saling asah, asih dan asuh, take n give, serta menjadi Best Solution yang betul-betul dibanggakan dan diandalkan. Dalam sambutan lain, Menteri PAN dan RB yang diwakili oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur, menyampaikan bahwa APIP harus mewujudkan tata kelola Good Governance, pimpinan yang harus akuntabel, serta apa yang telah dilakukan dan diberikan untuk rakyat. Sedangkan wakil gubernur Jawa Barat, Dede Yusuf dalam sambutannya menyampaikan bahwa para APIP harus mempunyai integritas, jujur, bertanggung jawab, objektif dan berani. APIP harus mampu memberikan bimbingan dan pengawasan serta sharing knowledge, pada akhir sambutannya beliau mengucapkan selamat datang di kota Bandung dan berterimakasih atas kepercayaan kota Bandung menjadi tempat penyelenggaraan konferensi.

Sumber: http://pusbinjfa.bpkp.go.id/

Diklat Sertifikasi JFA

2010-12-04T10:56:00.001+08:00

Pengawasan merupakan unsur yang penting untuk keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Untuk itu Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) perlu diberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Pendidikan dan pelatihan yang demikian perlu diberikan kepada setiap aparatur mulai sejak masuk menjadi auditor sampai auditor tersebut berhenti menjadi auditor.

TUJUAN DIKLAT :
Meningkatkan profesionalisme pelaksanaan tugas pengawasan atas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar terlaksana secara efesien dan efektif serta sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SASARAN DIKLAT :
Sasaran Pendidikan dan Pelatihan Auditor adalah:

Menyiapkan aparat pengawasan fungsional pemerintah yang bermutu, mempunyai pengetahuan, keterampailan, dan perilaku yang sesuai dengan jenjang jabatannya;
Mewujudkan keseragaman pemahaman antar aparat pengawasan fungsional pemerintah;
Meningkatkan wawasan dan profesionalisme aparat pengawasan fungsional pemerintah.

RUANG LINGKUP DIKLAT
Ruang lingkup diklat ini meliputi auditor/calon auditor di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Bawasda/Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan para Aparat Pengawasan pada Lembaga Pemerintah Non Departemen(LPND), sehingga mampu melakukan tugas di bidang pengawasan secara profesional.

DIKLAT AUDITOR TERDIRI ATAS:

1. Diklat Pembentukan Auditor
a. Diklat Pembentukan Auditor Terampil
b. Diklat Pembentukan Auditor Ahli
c. Diklat Pembentukan Auditor Ahli melalui Pindah Jalur

2. Diklat Penjenjangan Auditor
a. Diklat Penjenjangan Auditor Ketua Tim
b. Diklat Penjenjangan Auditor Pengendali Teknis
c. Diklat Penjenjangan Auditor Pengendali Mutu

3. Diklat Matrikulasi Auditor a. Diklat Matrikulasi Auditor Ahli Anggota Tim
b. Diklat Matrikulasi Auditor Ahli Ketua Tim
c. Diklat Matrikulasi Auditor Ahli Pengendali Teknis

MEKANISME PENGUSULAN DAN PENETAPAN PESERTA DIKLAT SERTIFIKASI JFA

1. Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Peserta diklat yang berasal dari BPKP ditetapkan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP. Setiap triwulan, Pusdiklatwas akan mengirimkan surat permintaan penetapan peserta diklat kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP agar segera ditetapkan peserta diklat untuk suatu triwulan.

2. Di Lingkungan Unit Pengawasan Internal Departemen/Kementerian Negara/LPND

Unit-Unit di Lingkungan Unit Pengawasan Internal Departemen/Kementerian Negara/LPND mengirimkan usulan calon peserta Diklat kepada Kepala Pusat Pembinaan JFA. Sesuai dengan Kalender Diklat, Pusdiklatwas akan mengirimkan surat permintaan penetapan peserta diklat kepada Kepala Pusat Pembinaan JFA agar segera ditetapkan peserta diklat berdasarkan Kalender Diklat untuk Diklat di Lingkungan Unit Pengawasan Internal Departemen/Kementerian Negara/LPND.

3. Di Lingkungan Inspektorat/Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Pusat Pembinaan JFA Nomor SE-1498/JF/1/2005 tanggal 24 Juni 2005, mekanisme pengusulan dan penetapan peserta Diklat Sertifikasi JFA bagi PNS di lingkungan Inspektorat/Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut :

Inspektorat/Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan usulan calon peserta Diklat Sertifikasi JFA kepada Perwakilan BPKP setempat;
Perwakilan BPKP menyampaikan usulan penetapan peserta diklat ke Pusbin JFA setelah melakukan pengujian administratif atas usulan nama-nama calon peserta dari masing-masing Inspektorat/Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota;
Berdasarkan usulan dari Perwakilan BPKP, Pusbin JFA menerbitkan Surat Penetapan Peserta Diklat dan menyampaikan ke Perwakilan BPKP serta Pusdiklat Pengawasan BPKP dengan tembusan ke Inspektorat/Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota terkait.

Untuk lebih jelasnya, silahkan menghubungi Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP c.q. Bidang P3JFA

Juklak Disiplin Pegawai Negeri SIpil

2010-12-03T21:46:00.003+08:00

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka Kepala BKN menetapkan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Kepala BKN ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang berkepentingan dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Kepala BKN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 01 Oktober 2010 dan pada saat mulai berlakunya Peraturan Kepala BKN ini, maka Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Segera miliki bukunya dan softcopy-nya dapat di download disini.

Jika Anda mendapat kesulitan melakukan download dengan link di atas, mohon sampaikan kepada kami melalui kolom komentar yang tersedia di bawah posting ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.

Tips: Komunikasi Dalam Audit (2)

2010-12-02T21:52:00.002+08:00

KOMUNIKASI ANTARA AUDITOR DENGAN AUDITAN

Komunikasi antara auditor dengan auditan adalah hal yang tidak bisa diabaikan, karena keberhasilan pelaksanaan audit memerlukan dukungan dan kerjasama dari auditan. Pengumpulan informasi terhambat jika auditan bersikap tertutup dan tidak mau bekerja sama. Komunikasi antara auditor dengan auditan juga perlu untuk mengurangi kesan keliru bahwa auditor adalah pihak yang “mencari-cari kesalahan semata” yang menjadi sumber terjadinya sikap tertutup, menghindar, atau menghambat dari auditan.

Agar terwujud komunikasi yang baik dengan auditan, setiap auditor perlu memperhatikan aturan perilaku auditor dalam interaksi dengan pihak auditan yang meliputi:

1. Menjaga penampilan sesuai dengan tugasnya sebagai auditor.

Berpakaian rapi, sederhana, sopan sesuai dengan kelaziman;
Gaya bicara yang wajar, tidak berbelit-belit dan menguasai pokok permasalahan;
Rambut tersisir rapi;
Nada suara yang wajar, sopan, dan tidak membentak-bentak;
Cara duduk yang sopan.

2. Menjalin interaksi yang sehat dengan auditan

Berkomunikasi secara persuasif;
Memperlakukan pihak auditan sebagai subyek, bukan obyek;
Memahami kesibukan auditan dengan tetap menjaga kelancaran dan ketepatan pelaksanaan audit.

3. Menciptakan iklim kerja yang sehat dengan auditan

Menjaga independensinya terhadap auditan dengan cara menolak melaksanakan penugasan audit terhadap auditan yang memiliki hubungan pribadi atau kekeluargaan, keuangan, dan hubungan lainnya dengan dirinya;
Tidak memanfaatkan auditan sebagai sumber untuk memeroleh keuntungan pribadi;
Mencari informasi atau data dengan tidak berbelit-belit atau mengadaada;
Menumbuhkan dan membina sikap positif.

4. Menggalang kerja sama yang sehat dengan auditan

Tidak mencari informasi dari pihak yang tidak kompeten tentang masalah dan atau orang yang diaudit;
Tidak membicarakan hal-hal negatif pihak auditan kepada pihak yang tidak berkepentingan;
Saling mempercayai, menghargai dan dapat bekerja sama dengan auditan sesuai dengan tujuan audit;
Bersifat mendidik atau membina terhadap auditan dengan cara membantu, mendorong, dan membimbing bila ada permasalahan yang timbul dalam pekerjaannya dengan tidak merusak integritas dan obyektivitas dalam pelaksanaan audit;
Tidak memberikan perintah yang sifatnya pribadi kepada auditan.

Tips: Komunikasi Dalam Audit (1)

2010-12-02T21:26:00.004+08:00

MENGEKSPRESIKAN DIRI SECARA EFEKTIF

Komunikator yang mampu mengekspresikan diri secara efektif adalah komunikator yang baik. Ekspresi diri adalah cara mengungkapkan suasana hati, emosi, dan pikiran ke dalam kata-kata, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan penampilan. Jadi ekspresi diri kita dikatakan efektif, jika kata-kata, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan penampilan kita dapat mengungkapkan apa yang menjadi suasana hati, emosi, dan pikiran kita. Ekspresi diri yang positif tidak lain adalah perilaku yang tulus, jujur, terbuka dan spontan.

Perilaku yang tulus, jujur, terbuka dan spontan akan membuat suasana komunikasi menjadi kondusif. Orang merasa nyaman untuk berkomunikasi dengan pihak yang menunjukkan ketulusan, keterbukaan, dan spontanitas. Jika perilaku ini sudah menjadi kebiasaan, maka bisa ditingkatkan menjadi ekspresi simpati dan peduli, sehingga orang akan bersedia mengungkapkan pikiran dan emosi yang sebenarnya kepada kita.

Ekspresi diri pada dasarnya tidak akan pernah efektif, jika tidak ada ketulusan. Demikian pula, jika sikap terbuka terhadap orang lain bukan bagian dari sikap mental kita, maka usaha ekspresi diri secara efektif tidak akan berhasil. Penyebabnya adalah jika kita tidak tulus, jujur, terbuka, dan spontan, maka kata-kata lisan kita menjadi tidak selaras dengan ekspresi wajah dan gerak tubuh kita. Misalnya, saat seseorang yang sedang kecewa diminta tersenyum, maka senyumnya pasti bukan senyum yang menyenangkan, melainkan senyum kecut.

Berikut ini disarikan penjelasan Terry Felber dalam bukunya “Kiat Praktis Komunikasi: dalam Kehidupan Keluarga dan Profesional” (2007), tentang kiat-kiat mengekspresikan diri secara efektif.

Wajah adalah cermin pikiran. Cara membaca pikiran seseorang adalah dengan melihat wajahnya. Wajah kita terdiri dari ribuan otot sehingga dapat mengekspresikan berbagai emosi dan perasaan. Pastikan ekspresi positif ada di wajah kita. Ekspresi wajah yang negatif mengatakan, “Hidup telah membuatku susah.”, sementara ekpresi wajah positif mengatakan, ”Saya menemukan kebahagiaan dari hari ke hari.”
Senyum itu menular, jadilah penyebarnya. Senyum mengomunikasikan persetujuan, rasa cinta, penghargaan, serta kemurnian. Senyum juga ekspresi bahwa kita adalah orang yang bersyukur. Dalam komunikasi senyum adalah cara untuk mendekatkan diri kepada orang lain, membuat mereka nyaman,
serta menyemangati mereka.
Tataplah seseorang tepat di matanya. Mengalihkan pandangan mata dan menghindari kontak mata menunjukkan ketidaksukaan atau penolakan, dan keragu-raguan. Ketika kita benar-benar ingin menjalin komunikasi dengan orang lain, usahakan sebaik mungkin untuk menatap tepat pada mata mereka. Memang perlu sekali-kali mengerjapkan mata atau mengalihkan pandangan, karena terlalu lama menatap mata seseorang dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman. Tetapi kita perlu mengomunikasikan rasa hormat dan perhatian dengan beberapa kali membuat kontak mata.
Berkomunikasilah dengan berhadapan langsung dengan lawan bicara. Berdiri menyamping apalagi membelakangi menandakan bahwa anda sedang tidak ingin diajak berkomunikasi, sedang “dingin”. Berhadapan langsung mengomunikasikan bahwa anda siap menerima kehadiran teman komunikasi anda.
Postur tubuh yang baik menunjukkan rasa percaya diri. Postur tubuh yang baik adalah keadaan badan dan kepala yang tegak. Posisi membungkuk menunjukkan sikap kurang percaya diri.
Berikan jabat tangan yang meyakinkan. Jabat tangan yang baik adalah menggenggam tidak terlalu lemah dan tidak terlalu kuat, melakukan kontak mata saat berjabat tangan, dan tersenyum. Ini adalah komunikasi tentang penghargaan, penerimaan kehadiran, dan ucapan terima kasih. Jabat tangan juga berarti dukungan.
Berpenampilan sebagai seorang pemenang. Penilaian pertama saat berkomunikasi pasti akan diberikan pada penampilan kita. (Kesan Pertama begitu Menggoda). Kita tidak pernah mendapat kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Kesan pertama yang positif akan memudahkan kita membangun komunikasi. Jika kesan pertama negatif, maka perlu upaya lebih agar komunikasi dapat terbangun dengan baik. Penampilan yang rapi dan bersih cukup untuk membuat kesan pertama yang positif. Sempurnakan penampilan anda, maka emosi anda pun akan positif sempurna.

Manfaat Komunikasi Dalam Audit

2010-12-02T21:08:00.001+08:00

Teknik Komunikasi Audit (TKA) adalah penerapan komunikasi di dalam audit. Di dalam TKA akan dibahas tentang keterampilan berkomunikasi dan penerapannya di dalam kegiatan audit.

Komunikasi adalah bagian integral dalam audit. Mulai dari perencanaan penugasan, pelaksanaan pengujian, hingga pemantauan tindak lanjut, semuanya memerlukan keterampilan berkomunikasi untuk menghasilkan yang terbaik.

Dengan menerapkan keterampilan berkomunikasi, pelaksanaan audit akan berjalan secara efektif dan efisien, (efektif dalam arti, audit dapat mencapai hasil-hasil yang diinginkan; efisien karena proses audit dapat dilaksanakan dengan lancar sehingga sumber daya audit benar-benar digunakan untuk mencapai tujuan audit), dalam hal:

Memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam pengujian audit. Audit dapat dipandang sebagai proses pengumpulan dan pengujian informasi untuk menghasilkan simpulan dan rekomendasi. Pemilik data dan informasi adalah auditan, jika perolehan data dan informasi tidak memadai, maka audit tidak akan mencapai hasil yang memuaskan.
Mengendalikan dan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan tim audit. Audit dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari individu-individu. Audit juga menjalankan aktivitas-aktivitas yang saling terkait. Komunikasi yang baik dalam tim akan membuat interaksi individu dan rangkaian aktivitas dalam audit dapat berjalan dengan baik. Masalah-masalah dapat diselesaikan bersama sehingga hambatan dalam proses audit dapat diminimalkan.
Meningkatkan mutu audit. Jika aktivitas-aktivitas dasar dalam audit, seperti pengumpulan informasi, pengujian, dan penyampaian hasil audit dapat berjalan dengan lancar, maka konsentrasi tim audit dapat diarahkan pada usaha peningkatan mutu audit. Misalnya, jika perolehan informasi menjadi mudah dan cepat, maka tim audit dapat berkonsentrasi untuk memilih proses analisis yang lebih tepat.
Memperbaiki citra auditor internal. Selama ini, auditor telah dicitrakan secara keliru, sebagai sosok yang tidak ramah, sibuk sendiri, bahkan sering dianggap sewenang-wenang. Citra-citra tersebut menyulitkan auditor dalam menjalin kerjasama dengan auditan. Auditan yang mempunyai citra yang keliru tentang auditor akan cenderung untuk tertutup, tidak mau bekerjasama, menghindar, bahkan dapat mendorong mereka untuk menghambat pekerjaan auditor. Dengan keterampilan komunikasi antar pribadi, citra ini dapat dikurangi, kemudian dibangun citra auditor yang lebih terbuka, siap bekerja sama, dan memosisikan auditan sebagai mitra dalam pelaksanaan auditnya.

Konferensi Nasional APIP Tahun 2010

2010-11-21T11:53:00.002+08:00

Konferensi Nasional Internal Auditor Pemerintah diselenggarakan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi, arah dan pandangan diantara Pimpinan APIP dalam konsep strategi peningkatan kapasitas pengawasan intern pemerintah melalui pembinaan Auditor dan tata kelola APIP.

Pada tanggal 23 s.d 26 November 2010, bertempat di Hotel Horison, Bandung akan berlangsung Konferensi Nasional APIP Tahun 2010 yang akan dbuka oleh Menteri PAN dan RB.

Membangun komitmen dan meningkatkan pemahaman atas pentingnya mewujudkan APIP yang efektif menurut kriteria PP Nomor 60 Tahun 2008, yaitu peran APIP dalam assurance, consulting activities dan anti corruption activities;
Membangun komitmen dan meningkatkan pemahaman atas peran APIP dalam peningkatan kualitas laporan keuangan (peningkatan opini BPK), efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dan pencegahan korupsi PBJ (early warning system);
Meningkatkan pemahaman atas pentingnya peningkatan kualitas tata kelola APIP

Konferensi tersebut akan diikuti oleh para pimpinan APIP seluruh Indonesia dengan materi konferensi dibagi meniadi materi sesi pleno, materi sesi komisi dan materi pendukung. Adapun output yang diharapkan adalah:

Tersusunnya Deklarasi Konferensi Nasional APIP yang memuat Kesepakatan untuk melaksanakan pengawasan intern yang efektif dalam rangka memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Pusat/Daerah;
Tersusunnya Prosiding hasil Konferensi Nasional APIP Tahun 2010 yang memuat arahan para stakeholders, konsep kebjakan pembinaan auditor dan tata kelola APIP;
Tersosialisasikannya ketentuan JFA.

Sumber : http://pusbinjfa.bpkp.go.id/berita/

Auditor Internal, profesi yang membanggakan...

2010-11-20T23:47:00.003+08:00

Judul tersebut di atas saya baca di rubrik ragam pengawasan, Majalah Auditoria, Volume IV No.18 Mei-Juni 2010 yang diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, merupakan isi dari pidato Gery Fox, Chairman of the Board of Institute of Internal Auditor (IIA) periode 2007, pada saat menyampaikan tema kepemimpinannya, sangat memotivasi para auditor di seluruh dunia, untuk bangga dengan profesi sebagai auditor internal. Saya pun ikut termotivasi setelah membaca artikel tersebut, semoga anda juga. Berikut antara lain isi tulisan tersebut.

Profesi sebagai auditor internal, selalu menyajikan tantangan baru setiap harinya. Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan baik, bisa membuat perbedaan yang nyata. Berbeda dengan dulu, di mana audit internal dilakukan "terhadap orang". Kita mencari kesalahan, mengidentifikasi pelakunya, kemudian merekomendasikan hukumannya. Kini kita bekerjasama dengan manajemen mencari solusi atas permasalahan.

Ini adalah perubahan terbesar dalam profesi ini. Kini kita lebih seperti teman yang kritis, bukan polisi. Fokus kita adalah "memberikan nilai tambah", bukan lagi mencari-cari kesalahan. Saran saya, lakukan riset yang serius tentang profesi ini. Masuk ke situs IIA, pelajari, baca seluk beluknya, dan perhatikan standarnya. Meskipun tampak membosankan dan sederhana, standar memberikan gambaran yang bagus tentang pekerjaan dan fokus auditor internal.

Tidak ada cara yang lebih baik

dalam memahami auditor internal

kecuali dengan melakukannya.

Atribut yang dibutuhkan auditor internal dalam 20 tahun terakhir ini tak banyak berubah. Faktor terpenting adalah komunikasi. Anda takkan bisa jadi auditor internal yang baik jika tak dapat berkomunikasi dengan hampir semua orang. Tentu saja komunikasi mencakup kemampuan berbicara sekaligus mendengarkan orang lain, serta komunikasi tertulis.

Pada pelaksanaan audit, hal pertama yang sering saya tanyakan adalah "Ceritakan apa yang anda kerjakan...". Maka mendengarkan auditi adalah bagian yang sangat penting dalam audit.

Tema Kepemimpinan saya adalah "Raising the Bar". Tema ini saya rumuskan dengan tujuan meningkatkan kredibilitas profesi dan menyampaikan kepada dunia korporasi dan profesi bahwa kita adalah kaum profesional yang sebenarnya. Posisi profesi auditor internal ditingkatkan dengan menerima tantangan manajemen. Secara individual, auditor semakin profesional dan dapat diandalkan.

Sebuah pepatah Afrika mengatakan, "Laut yang tenang tidak akan melahirkan pelaut yang tangguh". Tantangan bagi auditor internal selalu tinggi, setinggi peluang untuk mengembangkan diri. Cara auditor internal menghadapi tantangan akan menentukan nasib kita di masa depan. Kita harus memperbaharui tekad, mempertajam keahlian, membuktikan komitmen, dan memperluas bidang keahlian. Mengutamakan pengendalian internal, melihat dan mengenali resiko, membantu manajer menangani resiko dan seterusnya belumlah cukup. Kita harus memikirkan pendekatan lain, pendekatan proaktif. Jangan menunggu sesuatu terjadi. Kita harus bergerak lebih sigap mengenali masalah yang dapat atau akan mempengaruhi organisasi di kemudian hari. Auditor internal harus peka terhadap perkembangan lingkungan kerja dan memikirkan cara membantu dan menghadapinya.

Stakeholder dan pimpinan organisasi selalu memprioritaskan peningkatan governance. Auditor internal - sebagai kunci utama manajemen yang efektif - berada di garis depan meyakinkan bahwa segala sesuatu dalam organisasi berjalan dengan sebagaimana mestinya. Jika ada kekacauan, auditor internal harus mampu memberikan peringatan dini dan rekomendasi untuk perbaikan. Para profesional auditor internal saat ini mulai diperhitungkan dan diperhatikan manajemen.

Kita perlu meningkatkan kualitas, agar saat orang berpikir tentang auditor internal, mereka berpikir dan membayangkan tentang seorang profesional dan seseorang yang dapat diandalkan. Itu dapat dilakukan dengan selalu meningkatkan kualifikasi.

Manajemen perlu diyakinkan bahwa auditor internal dapat diperhitungkan karena memiliki kecakapan dan metodologi yang memadai. Itu akan menjadikan kita memiliki kredibilitas yang harus selalu meningkat. Untuk menjadi auditor internal yang sukses, jangalah terburu-buru menarik kesimpulan. Karena itu seringkali menyesatkan. Di masa lalu kita sering hanya dengan melihat sekitar, untuk kemudian membuat kesimpulan.

Hal penting berikutnya adalah memeriksa fakta-fakata. Fakta penting sebagai bukti dalam memberikan nilai tambah bagi manajemen. Ada saat dimana manajemen mengandalkan auditor internal untuk memeriksa pengendalian intern dan memberi saran untuk pengeloaan resiko.

Tapi itu saja belum cukup, jika kita tidak dapat membuat pelayanan, sistem atau proses menjadi lebih baik dari sebelumnya, berarti kita belum bekerja dengan semestinya.

Hal terakhir yang ingin saya sampaikan kepada komunitas auditor internal adalah berbanggalah dengan profesi auditor internal. Ini adalah profesi yang hebat. Kita membuat langkah menjadi semakin baik dan semakin meningkat lagi. Jangan malu menjadi auditor internal. Ini profesi penting yang membuat organisasi menjadi semakin baik.

Harapan saya adalah, saat ditanya oleh tetangga atau teman, "Apa pekerjaan anda?", janganlah menjawab, "Saya semacam akuntan" atau Saya semacam manajer resiko", tetapi jawablah dengan mantap, "Saya seorang auditor internal....".

Orang akan berkomentar, "Oh ya, saya tahu. Itu adalah profesi yang bagus. Ah, seandainya saya adalah auditor internal....".

Sumber : Majalah Auditoria (cwl, disadur dari Majalah Katalis No.5, April 2010)

Download Majalah Auditoria

2010-11-20T21:28:00.004+08:00

Majalah Auditoria merupakan majalah yang diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Majalah Auditoria disiapkan dalam bentuk pdf yang dapat di download dengan cara klik-kanan link di bawah ini kemudian pilih "Save Target As..." / "Save Link As...": atau "Download with IDM"

1. Auditoria VOL III No. 10 Februari - Maret 2009
2. Auditoria VOL III No. 11 Maret - April 2009
3. Auditoria VOL III No. 12 Mei - Juni 2009
4. Auditoria VOL III No. 13 Juli - Agustus 2009
5. Auditoria VOL III No. 14 September - Oktober 2009
6. Auditoria VOL III No. 15 November - Desember 2009
7. Auditoria VOL IV No. 16 Januari - Februari 2010
8. Auditoria VOL IV No. 17 Maret - April 2010
9. Auditoria VOL IV No. 18 Mei - Juni 2010

Sumber : http://www.itjen.depkeu.go.id/idx05.html

Pengertian Pengawasan

2010-11-20T20:42:00.002+08:00

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan . The process of ensuring that actual activities conform the planned activities.

Menurut Winardi, “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. Sedangkan menurut Basu Swasta “Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”. Sedangkan menurut Komaruddin “Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal Unk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.” Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai:

“pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan.”

atau

“suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya.”

Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai

“proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.”

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan good governance itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan ekstern (external control). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (social control).

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.

2. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar.

Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

Di sisi lain, pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

3. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.” Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (rechmatigheid) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.”

4. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (rechtimatigheid) dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid).

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.” Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

Sumber : http://itjen-depdagri.go.id/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=25

Menghitung Kompetensi sang Auditor Internal

2010-11-18T22:00:00.001+08:00

Pada masa yang lalu stigma buruk pernah melekat pada aktivitas audit internal di negeri kita. Tempat buangan, lahan parkir, atau tempat hukuman adalah istilah yang sering disematkan bagi satuan kerja audit internal. Lepas dari sikap pihak-pihak eksternal audit internal yang tidak memperlakukan audit internal sebagaimana mestinya, salah satu hal yang memiliki andil memperkuat stigma tersebut adalah buruknya kondisi internal audit internal, terlebih mengenai kompetensi sang auditor internal. Dalam lingkungan yang berubah, di mana dalam banyak ketentuan perundang-undangan dan regulasi serta kebutuhan yang ada telah mendorong suasana yang semakin kondusif bagi audit internal, tidak ada alasan lagi bagi kelanggengan stigma tersebut apabila dari kalangan internal profesi auditor internal mau membenahi masalah kompetensi ini.

Dalam standar audit internal butir 1210 mengenai proficiency dinyatakan bahwa “Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Aktivitas Audit Internal secara kolektif harus memiliki atau mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.” Pertanyaannya adalah: pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi apa saja kah yang harus dimiliki oleh seorang auditor internal dan secara kolektif harus dimiliki oleh Aktivitas Audit Internal?

KERANGKA

Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, The Institute of Internal Auditor (IIA) telah, dan terus mengembangkan, Internal Auditor Competency Framework. Kerangka ini disusun oleh para ahli dan sukarelawan berdasarkan survey dan benchmarking praktik audit internal secara global, untuk menguraikan tingkat minimum pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang diperlukan auditor internal dan aktivitas audit internal agar dapat secara efektif melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Kerangka ini dibagi dalam empat bidang, yaitu:

Keahlian Antarpersonal (Interpersonal Skills)
Peralatan dan Teknik (Tools and Techniques)
Standar, Teori, dan Metodologi Audit Internal
Area-area pengetahuan (Knowledge Areas)

Keempat bidang di atas bersifat generik untuk semua industri. Dalam masa-masa mendatang bukan tidak mungkin The IIA akan mengembangkan kompetensi berdasarkan industri secara spesifik.

Keahlian Antarpersonal

Keahlian antarpersonal adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Dalam bidang keahlian ini seorang auditor internal dipersyaratkan antara lain mampu membuat pengaruh dan memanfaatkan taktik persuasi, menyampaikan pesan dengan jelas dan meyakinkan, serta mau mendengarkan. Selain itu, dia juga harus mampu melakukan fungsi manajemen seperti mengembangkan kebijakan dan prosedur, staffing, perencanaan, penetapan prioritas, mengelola kinerja, dan juga fokus pada customer. Selanjutnya seorang auditor internal juga harus mampu mengelola waktu, menginspirasi orang lain, menjadi katalis perubahan, berkolaborasi dan kooperasi, mengelola konflik, serta menciptakan sinergi kelompok.

Peralatan dan Teknik

Peralatan dan teknik bagi auditor internal ibarat senapan bagi seorang tentara. Dalam hal-hal teknis seorang auditor internal diharapkan mampu menggunakan alat-alat riset operasional dan manajemen, teknik forecasting, manajemen projek, analisis proses bisnis, Balance Scorecard, teknik penilaian risiko, pengendalian, dan governance, teknik pengumpulan data dan teknik analisis (sampling, ekstraksi/pengumpulan data, data mining, korelasi, analisis tren, wawancara, kuesioner, checklist), alat dan teknik pemecahan masalah, serta teknik audit berbantuan komputer (TABK) bila diperlukan.

Standar, Teori, dan Metodologi Audit Internal

Sebagai kompetensi inti seorang auditor internal wajib memahami definisi audit internal, kode etik, standar atribut dan standar kinerja yang diatur dalam standar internasional audit internal. Standar atribut meliputi antara lain maksud, wewenang, dan tanggung jawab audit internal, independensi, keahlian, due professional care, pendidikan berkelanjutan, serta quality assurance. Sedangkan standar kinerja meliputi antara lain manajemen audit internal, seperti: perencanaan, manajemen sumber daya, kebijakan dan prosedur, koordinasi, dan pelaporan kegiatan. Dalam standar kinerja juga diatur mengenai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut penugasan.

Area-area Pengetahuan

Area pengetahuan adalah bidang-bidang pengetahuan yang harus dikuasai auditor internal karena sangat berhubungan dengan nature lingkup kerja auditor internal, antara lain: akuntansi keuangan dan manajemen keuangan, akuntansi manajerial,hukum dan ketentuan perundang-undangan, hukum, ekonomi, kualitas, etika dan kecurangan teknologi informasi, serta teori dan perilaku organisasi.

PENILAIAN

Di dalam IA Competency framework tersebut masing-masing kompetensi dibedakan untuk tingkatan Kepala Eksekutif Audit (CAE), direktur, manajer audit, Supervisor, auditor staf senior, dan auditor staf junior (yang memiliki pengalaman di bawah 1 tahun). Pembedaan kompetensi dilambangkan dalam skala 1 sampai dengan 4, di mana penjelasannya adalah sebagai berikut:

1 = Sekedar pengenalan (awareness)
2 = Kompetensi dan pengetahuan dasar dengan dukungan dari orang lain
3 = Kompeten secara independen dalam situasi yang rutin
4 = Kompeten secara independen dalam situasi yang unik dan kompleks

KESIMPULAN

Setiap kita, auditor internal, dapat menilai kompetensi diri kita masing-masing dengan bantuan competency framework dari The IIA di atas. Segera download framework di sini atau di sini utk XL file. Silakan nilai dengan jujur skala kompetensi kita sesuai dengan kriteria penilaian, kemudian bandingkan dengan skala ideal yang diharapkan untuk posisi/tingkatan yang sesuai dengan posisi kita.

Jadi, apakah Anda auditor internal yang kompeten?

SUMBER: http://auditorinternal.com/2010/02/23/menghitung-kompetensi-sang-auditor-internal/

Peran Audit Internal dalam Investigasi Kecurangan

2010-11-18T21:45:00.002+08:00

“Jika Anda meng-hire saya untuk menangkap fraudster, ada kemungkinan Anda telah salah orang”, demikian kisah seorang tokoh audit internal Indonesia menceritakan interview dalam rekrutmen auditor internal yang pernah dialaminya. Demikianlah kenyataannya. Banyak pihak mempersepsi aktivitas audit internal adalah pihak yang paling bertanggung jawab untuk menangkap pelaku kecurangan (fraud). Padahal, auditor internal tidak lah sama dengan investigator ataupun fraud examiner.

Lantas, bagaimana sesungguhnya peran Aktivitas Audit Internal dalam investigasi kecurangan yang perlu dilakukan oleh organisasi?

Memang, banyak di dalam standar audit internal terakhir yang menghubungkan audit internal dengan kecurangan. Di dalam Standard 1200: Proficiency and Due Professional Care, misalnya, auditor internal harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengevaluasi risiko terjadinya kecurangan serta mengevaluasi apa yang telah dilakukan organisasi untuk mitigasinya. Hal senada juga diatur dalam standard 2060: Reporting to Senior Management and the Board, Standard 2120: Risk Management, atau Standard 2210: Engagement Objectives. Namun, sebagaimana ditegaskan dalam Standard 1200 tersebut, pengetahuan yang dibutuhkan dimaksud tidak dipersyaratkan pada tingkatan sebagaimana pengetahuan dan keahlian seseorang atau pihak yang tanggung jawab utamanya memang mendeteksi dan menginvestigasi kecurangan.

Sesuai dengan practice guide “Internal Auditing and Fraud” yang dikeluarkan oleh IIA Desember 2009 lalu, peran Aktivitas Audit Internal dalam investigasi tidaklah kaku dan tidak tunggal. Menurut IIA, Aktivitas Audit Internal dimungkinkan untuk memikul tanggung jawab utama investigasi kecurangan. Selain itu, Aktivitas Audit Internal dapat juga bertindak sekadar sebagai penyedia sumber daya untuk investigasi, atau sebaliknya, dapat juga tidak dilibatkan dalam investigasi. Aktivitas Audit Internal dapat tidak terlibat dalam investigasi di antaranya karena harus bertanggung jawab untuk menilai efektivitas investigasi. Sebab lainnya adalah karena tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk terlibat dalam investigasi. Apapun pilihannya, pertama sekali pilihan peran tersebut perlu didefinisikan lebih dahulu di dalam piagam audit internal, kebijakan, serta prosedur terkait dengan kecurangan yang ditetapkan di dalam perusahaan. Peran-peran yang berbeda tersebut dapat diterima sepanjang dampak dari pilihan-pilihan peran tersebut terhadap independensi aktivitas audit internal disadari dan ditangani dengan tepat.

Dalam hal Aktivitas Audit Internal diberikan peran utama untuk bertanggung jawab dalam investigasi kecurangan, maka harus dipastikan bahwa tim yang bertugas untuk itu memiliki keahlian yang cukup mengenai skema-skema kecurangan, teknik investigasi, ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, serta pengetahuan dan keahlian lain yang dibutuhkan dalam investigasi. Tenaga staf yang diperlukan dapat diperoleh dari dalam (in-house), outsourcing, atau kombinasi dari keduanya.

Dalam beberapa kasus, audit internal juga dapat menggunakan staf nonaudit dari unit lain di dalam organisasi untuk membantu penugasan. Hal ini sering terjadi bila keahlian yang diperlukan beragam dan tim harus dibentuk dengan segera. Dalam hal organisasi membutuhkan ahli eksternal, CAE perlu menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi lembaga penyedia sumber daya eksternal terutama dalam hal kompetensi dan ketersediaan sumber daya.

Dalam hal di mana tanggung jawab utama untuk fungsi investigasi tidak ditugaskan kepada Aktivitas Audit Internal, Aktivitas Audit Internal masih dapat diminta untuk membantu penugasan investigasi dalam mengumpulkan informasi dan membuat rekomendasi untuk perbaikan pengendalian internal.

Referensi:

Practice Guide: Internal Auditing and Fraud, The IIA, December 2009

Sumber : http://auditorinternal.com/2010/05/08/peran-audit-internal-dalam-investigasi-fraud/

Mengukur Kinerja Audit Internal

2010-11-18T21:28:00.001+08:00

Siapa mengawasi pengawas?

Self-assessment review?

Atau, ada pihak independen yang disewa untuk mengevaluasi kinerja aktivitas audit internal Anda?

Atau, malah aktivitas audit internal Anda ‘tak tersentuh’, terhindar dari pertanyaan di atas?

Kesesuaian aktivitas audit internal dengan kode etik, definisi, dan standar audit internal yang berlaku umum
Efisiensi dan efektivitas aktivitas audit internal
Mengidentifikasi peluang-peluang untuk perbaikan dan peningkatan

Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana mengukur hal-hal tersebut. Mengukur kesesuaian dengan dengan kode etik, definisi, dan standar audit internal relatif lebih mudah dilakukan dengan membandingkan aktivitas audit internal terhadap kode etik, definisi, dan standar audit internal yang telah diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors. Sedangkan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas operasional terlebih dahulu diperlukan penentuan kerangka pengukuran kinerja audit internal.

Untuk menetapkan ukuran kinerja yang efektif, Kepala Eksekutif Audit harus terlebih dahulu mengidentifikasi aspek-aspek dalam kinerja audit internal yang kritikal. Salah satu cara yang sering digunakan di antaranya adalah kerangka yang diadaptasi dari pemikiran Kaplan dan Norton, Balanced Scorecard, yang menyarankan aspek pengukuran kinerja audit internal ke dalam perspektif:

Inovasi dan pembelajaran, untuk menjawab pertanyaan apakah audit internal mampu berkelanjutan dan menciptakan value.
Proses Audit Internal, untuk menjawab pertanyaan pada bidang apa audit internal memiliki keahlian.
Manajemen/Auditee, adaptasi perspektif pelanggan, yaitu untuk menjawab pertanyaan bagaimana customer memandang audit internal.
Board/Komite Audit, adaptasi dari perspektif keuangan, untuk menjawab pertanyaan bagaimana audit internal memandang stakeholders.

Ke empat perspektif tersebut saling berhubungan dalam hubungan sebab akibat dari bawah ke atas. Inovasi dan pembelajaran merupakan proses terus menerus di dalam aktivitas audit internal yang memungkinkan aktivitas audit internal bisa menjalankan proses audit internal dengan semakin baik dari hari ke hari. Dengan proses audit internal yang semakin baik, diharapkan kepuasan manajemen/auditee juga akan semakin meningkat. Dan pada akhirnya manajemen puncak sebagai pengemban utama misi organisasi juga akan merasakan kepuasan yang semakin meningkat atas layanan aktivitas audit internal.

Dengan menggunakan kerangka seperti ini, bila alur tersebut dibalik secara top-down, juga akan tampak garis merah bagaimana visi dan misi organisasi harus diterjemahkan ke dalam strategi operasional oleh manajemen. Selanjutnya strategi organisasi tersebut harus didukung oleh strategi aktivitas audit internal. Untuk mendukung strategi aktivitas audit internal dalam mendukung pencapaian misi organisasi tersebut, maka proses internal di dalam aktivitas audit internal harus senantiasa ditingkatkan dengan memberdayakan sumber daya dengan pembelajaran terus menerus dan selalu mencari inovasi baru. Dengan demikian akan tampak alignment antara misi perusahaan hingga ke sumber daya aktivitas audit internal.

Bagaimana dengan pengukuran di organisasi Anda sendiri?

Referensi:

The IIA, Practice Advisory 1311-2. 2004.
Kaplan, Robert S. and David P. Norton. The Balanced Scorecard – Measures that Drive Performance. Harvard Business Review. 1992

sumber : http://auditorinternal.com/2010/01/31/mengukur-kinerja-audit-internal/

Sepuluh Buku Audit Internal Terlaris 2010

2010-11-18T21:10:00.001+08:00

auditorinternal.com

Berdasarkan order yang diterima IIA Bookstore selama tahun 2010, berikut ini 10 buku paling laris sepanjang tahun:

1. A New Auditor’s Guide to Planning, Performing, and Presenting IT Audits

Pedoman baru dari IIA Research Foundation untuk membantu auditor internal memahami keseluruhan proses dan aktivitas yang dilakukan dalam melakukan audit seputar teknologi informasi dan komunikasi.

2. Best Practices: Evaluating the Corporate Culture

Memberikan pemahaman bagaimana teknik mengevaluasi soft control yang terbukti efektif pada berbagai organisasi. Teknik yang dapat disesuaikan untuk organisasi lain sesuai kebutuhan.

3. Internal Auditing: Assurance and Consulting Services, 2nd Edition

Buku teks utama yang disponsori oleh IIA Research Foundation yang berisikan hal-hal fundamental yang dapat diterapkan dalam profesi yang terus bergerak ini.

4. CIA Model Exam Questions – IPPF Aligned

Panduan belajar bagi Anda yang bersiap diri menghadapi ujian CIA. Berisikan 400 contoh pertanyaan (100 pertanyaan per Part) beserta pembahasan jawabannya. Sangat berguna untuk familiarisasi soal-soal ujian CIA. Syukur-syukur ada yang keluar di ujian!

5. Sawyer’s Internal Auditing, 5th Edition

Buku referensi ‘wajib’ yang perlu dimiliki oleh praktisi auditor internal. Buku ini terhitung legendaris dan menunjukkan evolusi praktik auditor internal selama puluhan tahun.

6. Implementing The International Practices Framework, 3rd Edition

Handbook ini merupakan pedoman praktik bagi aktivitas audit internal untuk menerapkan IPPF dan menuntun kepatuhan terhadapnya langkah-demi-langkah.

7. Certified Government Auditing Professionals (CGAP) Exam Study Questions

Panduan belajar bagi yang akan mengambil ujian CGAP, yaitu profesional auditor internal di sektor publik (di Amerika Serikat khususnya). Berisi sebanyak 230 pertanyaan beserta pembahasan jawabannya.

8. International Professional Practices Framework

Merupakan buku pedoman yang dikeluarkan oleh IIA untuk memberikan standar yang wajib diikuti dan panduan praktik lain yang sangat disarankan untuk diterapkan oleh praktisi auditor internal di seluruh dunia.

9. Using Surveys in Internal Audits

Buku ini memberikan panduan bagi auditor internal yang ingin atau perlu menggunakan teknik survey dalam melakukan penugasannya.

10. Quality Assessment Manuals, 6th Edition

Buku manual yang memberikan panduan dan tools untuk menerapkan program pemastian kualitas dan peningkatan (QAIP), termasuk bagaimana menguji dan menilai program tersebut. Pada edisi ke-6 ini telah disesuaikan dengan IPPF yang baru.

Nah, sudahkah Anda memiliki buku yang banyak dimiliki profesional audit internal lain?

Bukti Audit dan Kertas Kerja Audit

2010-11-18T11:11:00.001+08:00

Bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya. Standar pekerjaan lapangan ketiga mewajibkan auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten sebagai dasar bagi auditor untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diauditnya. Isi standar tersebut adalah sebagai berikut:

“Bukti kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, tanya jawab, dan konfirmasi sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa”.

Cukup atau tidaknya bukti audit menyangkut kuantitas bukti yang harus diperoleh auditor dalam auditnya, sedangkan kompetensi bukti audit menyangkut kualitas atau keandalan bukti yang dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu sumber bukti, pengendalian intern, dan cara untuk memperoleh bukti.

Tipe Bukti Audit dan Prosedur Audit

Ada delapan tipe bukti audit yang harus diperoleh auditor dalam auditnya: pengendalian intern, bukti fisik, bukti dokumenter, catatan akuntansi, perhitungan, bukti lisan, perbandingan dan ratio, serta bukti dari spesialis.

Untuk memperoleh bukti audit, auditor melaksanakan prosedur audit yang merupakan instruksi terperinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Prosedur audit yang dipakai oleh auditor untuk memperoleh bukti audit adalah inspeksi, pengamatan, wawancara, konfirmasi, penelusuran, pemeriksaan bukti pendukung, penghitungan, dan scanning.

Dalam situasi tertentu, risiko terjadinya kesalahan dan penyajian yang salah dalam akun dan dalam laporan keuangan jauh lebih besar dibandingkan dengan situasi yang biasa. Oleh karena itu, auditor harus waspada jika menghadapi situasi audit yang mengandung risiko besar, seperti contoh berikut ini: pengendalian intern yang lemah, kondisi keuangan yang tidak sehat, manajemen yang tidak dapat dipercaya, penggantian auditor publik yang dilakukan oleh klien tanpa alasan yang jelas, perubahan tarif atau peraturan pajak atas laba, usaha yang bersifat spekulatif, dan transaksi perusahaan yang kompleks. Kewaspadaan ini perlu dimiliki oleh auditor untuk menghindarkan dirinya dari pernyataan pendapat wajar atas laporan keuangan klien yang berisi ketidakjujuran.

Dalam proses pengumpulan bukti audit, auditor melakukan empat pengambilan keputusan yang saling berkaitan, yaitu:

penentuan prosedur audit yang akan digunakan,
penentuan besarnya sampel untuk prosedur audit tertentu,
penentuan unsur tertentu yang harus dipilih dari populasi, dan;
penentuan waktu yang cocok untuk melaksanakan prosedur audit tersebut.

Konsep Kertas Kerja dan Atribut Kerja yang Baik

Kertas kerja adalah catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan simpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya. Kertas kerja merupakan mata rantai yang menghubungkan catatan akuntansi klien dengan laporan audit yang dihasilkan oleh auditor. Kertas kerja biasanya harus berisi dokumentasi yang memperlihatkan:

telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan pertama, yaitu pemeriksaan telah direncanakan dan disupervisi dengan baik,
telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan kedua, yaitu pemahaman memadai atas pengendalian intern telah diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang telah dilakukan, dan;
telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan ketiga, yaitu bukti audit telah diperoleh, prosedur pemeriksaan telah diterapkan, dan pengujian telah dilaksanakan yang memberikan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.

Empat tujuan terpenting pembuatan kertas kerja adalah untuk (1) mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan auditan, (2) menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetensi auditnya, (3) mengkoordinasi dan mengorganisasi semua tahap audit, dan (4) memberikan pedoman dalam audit tahun berikutnya.

Dalam hal audit dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, maka Kertas Kerja Audit adalah milik Instansi Pengawasan Internal Pemerintah, bukan milik Satuan Kerja Auditi/klien atau milik pribadi auditor. Namun, hak pemilikan kertas kerja oleh Instansi Pengawasan Internal Pemerintah masih tunduk pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam Kode Etik APIP yang berlaku, untuk menghindarkan penggunaan hal-hal yang bersifat rahasia oleh auditor dalam hubungannya dengan transaksi Satuan Kerja untuk tujuan yang tidak semestinya. Pengungkapan informasi yang tercantum dalam kertas kerja kepada pihak ketiga dibatasi oleh Kode Etik APIP tentang Prinsip Kerahasiaan yaitu Auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

Tipe Kertas Kerja dan Pengolaan Kertas Kerja

Ada lima tipe kertas kerja: program audit, working trial balance, ringkasan jurnal adjustment, skedul utama, dan skedul pendukung. Pelaksanaan standar pekerjaan lapangan pertama, yang berbunyi “Audit harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus dipimpin dan disupervisi semestinya” dapat dicerminkan dari berbagai tipe kertas kerja yang dihasilkan oleh auditor. Perencanaan audit yang baik akan terlihat dalam tipe kertas. kerja program audit yang dibuat oleh auditor, sedangkan supervisi terhadap pekerjaan asisten dapat tercermin dari tanda tangan reviewer yang tercantum pada setiap tipe kertas kerja yang dihasilkan dalam audit.

Kertas kerja harus diberi indeks untuk memudahkan pencarian informasi yang tercantum di dalamnya dan untuk memudahkan pengaitan informasi dalam suatu kertas kerja dengan informasi dalam kertas kerja yang lain.

Setelah auditor menyelesaikan tugas audit, kertas kerja diarsipkan ke dalam dua macam arsip (1) arsip kini dan (2) arsip permanen. Arsip kini digunakan untuk menyimpan kertas kerja yang hanya mempunyai manfaat untuk tahun yang diaudit saja, sedangkan arsip permanen digunakan untuk menyimpan kertas kerja yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun audit.

Download Peraturan Presiden RI

2010-11-17T23:11:00.006+08:00

Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002

Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004

Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2010

Tentang Perubahan Kedua atas Keppres No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN

Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2004

Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2005

Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2005

Tentang Perubahan Ketiga atas keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006

Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2006

Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007

Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden No. 106 Tahun 2007

Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Pengganti Keppres 80/2003)

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Penjelasan atas Perpres No.54 Tahun 2010

Lampiran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
(Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan)

Lampiran I – Perencanaan

Lampiran II - Barang

Lampiran III – Pekerjaan Konstruksi

Lampiran IV A – Jasa Konsultasi – Badan Usaha

Lampiran IV B – Jasa Konsultansi – Perorangan

Lampiran V – Jasa Lainnya

Lampiran VI – Swakelola

Download Undang-Undang

2010-11-17T22:49:00.001+08:00

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

Tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003

Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004

Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004

Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004

Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Download Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

2010-11-17T22:13:00.005+08:00

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005

Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005

Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006

Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007

Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Download Peraturan Menteri Dalam Negeri

2010-11-17T21:36:00.007+08:00

PERMENDAGRI NO.13 TAHUN 2006

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

PERMENDAGRI NO.59 TAHUN 2007

Tentang Perubahan atas PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

PERMENDAGRI NO.23 TAHUN 2007

Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

PERMENDAGRI NO.4 TAHUN 2008

Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PERMENDAGRI NO.21 TAHUN 2011
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Download Peraturan Perundang-undangan

2010-11-17T21:05:00.004+08:00

Tab ini disediakan untuk download peraturan perundang-undangan yang sering digunakan dalam melaksanakan audit internal pemerintah. Tab ini bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan penyedia layanan. Semoga bermanfaat dan jika anda mengalami kesulitan atau hambatan dalam download peraturan, mohon kiranya berkenan untuk memberi komentar pada kolom komentar di bawah entry ini. Terima Kasih.

Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Peraturan Presiden Republik Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Peraturan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Peraturan Daerah

Peraturan Gubernur

Peraturan Walikota

Standar Kompetensi Auditor APIP

2010-11-09T20:43:00.002+08:00

Standar Kompetensi Auditor bagi Auditor APIP sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-211/K/JF/2010 tanggal 13 April 2010 bertujuan untuk memastikan auditor memperoleh dan mempertahankan kemampuan tertentu yang dibutuhkan untuk dapat melaksankan tugas sebagai auditor yang kompeten, profesional, efektif dan efesien.

Kompetensi yang dimaksud dalam Standar ini meliputi kompetensi umum dan kompetensi teknis pengawasan. Standar kompetensi ini berlaku bagi seluruh auditor di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Standar Kompetensi Auditor APIP

Download Aplikasi Sederhana PAK-JFA APIP

2010-11-09T19:50:00.004+08:00

Aplikasi sederhana PER-12/K/JF/2010 (untuk APIP)

Aplikasi sederhana dalam bentuk file Excel ini yang disediakan oleh Pusbin JFA BPKP bertujuan untuk membantu dan memudahkan tim penilai angka kredit di unit kerja APIP (non BPKP) dalam melakukan penyesuaian PAK berkaitan dengan terbitnya Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-12/K/JF/2010 tentang Penyesuaian Angka Kredit Auditor.

Peraturan ini sebagai pedoman bagi Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dan Tim Penilai Angka Kredit Auditor dalam melakukan penyesuaian angka kredit pada PAK periode terakhir yang dimiliki atau PAK saat pembebasan sementara hingga sesuai dengan Lampiran V, VI, VII dan VIII Permenpan Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 atau Lampiran IX, X, XI, XII, XIII dan XIV Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 tahun 2008.

Peraturan Kepala BPKP No. PER-12/K/JF/2010

Tentang Penyesuaian Angka Kredit Auditor

Slide Penyesuaian PAK

Pedoman Kendali Mutu Audit APIP

2010-11-09T18:31:00.002+08:00

Pengawasan intern pemerintah merupakan unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ada terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen (Itjen), Inspektorat Utama/Inspektorat atau Deputi Pengawasan LPND, Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon secara aktif terhadap berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi baik di bidang politik, di bidang ekonomi maupun di bidang sosial melalui program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan nasional yang berlaku secara menyeluruh untuk APIP pusat dan daerah. Perubahan yang terjadi akibat dinamika tuntutan masyarakat tercermin dari penetapan peraturan perundang-undangan yang mendukung penerapan tata kelola kepemerintahan yang baik dan peningkatan peran daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP telah menerbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor Per/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik dan Per/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit, dimaksudkan agar pelaksanaan audit berkualitas, siapapun yang melaksanakannya diharapkan menghasilkan suatu mutu audit yang sama ketika auditor melaksanakan auditnya sesuai dengan kode etik dan standar audit yang bersangkutan. Untuk memastikan suatu audit yang sesuai dengan kode etik dan standar audit yang bersangkutan perlu dibuat suatu sistem pengendalian oleh manajemen APIP berupa kendali mutu pelaksanaan audit.

Sistem pengendalian mutu audit tersebut merupakan suatu prosedur dan reviu pengendalian yang harus dilakukan oleh setiap unit APIP yang meliputi kebijakan, prosedur dan program pengendalian pada lingkup kewajiban unit APIP sebagaimana tercantum pada standar audit APIP.

Oleh karena itu, perlu disusun Pedoman Kendali Mutu Audit bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat PKMA-APIP, yang terdiri dari prosedur-prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa APIP telah memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada auditi dan pihak lainnya. Sebagaimana diterbitkannya pada tanggal 01 Desember 2010, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tersebut wajib dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP guna memastikan bahwa audit yang dilaksanakan APIP sesuai dengan Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP. Dan mendorong seluruh auditor APIP masuk dalam Jabatan Fungsional Auditor.

PerMeNegPAN dan RB No.19 Tahun 2009

Download Contoh Soal Sertifikasi JFA

2010-11-09T17:49:00.003+08:00

Halaman ini disediakan untuk download contoh soal ujian Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA). Contoh soal berikut merupakan salah satu bahan latihan untuk menghadapi ujian yang disediakan di Web BPKP. http://www.bpkp.go.id/

Selamat Latihan. Semoga Sukses!

Soal Anggota Tim

Soal Ketua Tim

Soal Pengendali Teknis

Contoh soal ujian Sertifikasi JFA di atas bersifat dinamis berubah sesuai data yang disediakan oleh pengelola Web BPKP.

Disiplin Pegawai Negeri Sipil

2010-11-09T14:31:00.009+08:00

Dalam rangka mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), maka PNS sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.

Untuk menumbuhkan sikap disiplin PNS, pasal 30 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mengamanatkan ditetapkannya peraturan pemerintah mengenai disiplin PNS. Selama ini ketentuan mengenai disiplin PNS telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian peraturan pemerintah tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan, karena tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini.

Untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral tersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disipil PNS secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Penjatuhan hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan.

Kewenangan untuk menetapkan keputusan pemberhentian bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Selain hal tersebut di atas, bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan hak untuk membela diri melalui upaya administratif, sehingga dapat dihindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam penjatuhan hukuman disiplin.

PP 53 Tahun 2010

Auditor Bukanlah Pemusik Jazz

2010-11-08T20:15:00.002+08:00

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara mengalami perkembangan dan perubahan yang cukup signifikan setelah berlakunya paket tiga Undang-Undang Keuangan Negara. Perubahan tersebut antara lain meliputi jenis pemeriksaan, standar pemeriksaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan, serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Perubahan tersebut tentunya harus disikapi dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang semakin baik dan ‘semakin’ sesuai standar. Apalah artinya kewenangan dan kekuasaan yang luas dan besar ketika tidak diimbangi perbaikan ke dalam khususnya terkait perangkat lunak pemeriksaan. Tercatat sudah banyak perangkat lunak diciptakan mulai SPKN, PMP, kode etik, petunjuk pelaksanaan sampai petunjuk teknis dan SOP. Akan tetapi, kualitas hasil pemeriksaan dapat terjamin dengan banyaknya perangkat lunak pemeriksaan? Banyak laporan yang menyatakan bahwa auditor sering mengandalkan intuisinya sebagai pemeriksa dibandingkan harus mengandalkan atau mematuhi perangkat lunak pemeriksaan.

Auditor cenderung terlalu percaya diri dan kadang lupa dengan pakem yang harus dipegang dalam memainkan perannya sebagai auditor. Akibatnya, ini mendorong munculnya auditor yang doyan bermusik jazz. Yaitu mengaudit dengan improvisasi sekenanya mengikuti intuisi yang dipercaya. Padahal, ada kekhawatiran bahwa dengan improvisasi ini, bisa menyulitkan penjaminan keandalan prosedur audit yang dijalankan.

Ada kisah suatu kantor akuntan publik yang memeriksa BUMN tidak dapat menunjukkan KKP ketika direviu oleh auditor lain. Padahal, opini BUMN tersebut katanya WTP. Entah Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar Tanpa “Pemeriksaan.”

Semoga hal ini tidak terjadi bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), yang apabila ternyata pemeriksanya tidak dapat menunjukkan KKP hasil pemeriksaan ketika direviu.

Disarikan dari Editorial Majalah Pemeriksa_BPK-RI

edisi NO 114/ September - Oktober 2008 /Tahun XXVIII

Auditor Selalu Ingin Menjadi Pemain Jazz

2010-11-08T19:50:00.003+08:00

Apa yang salah dengan keinginan itu ? Apakah tidak boleh seorang auditor ber-”improvisasi” dalam memainkan komposisi prosedur auditnya ? Apakah auditor harus selalu patuh pada “conductor” untuk menghasilkan alunan laporan audit yang harmonis? Apakah auditor dapat langsung memainkan peranannya sebagai pemaiz jazz yang mahir?

Retorika pertanyaan tersebut secara faktual telah menghantui dunia ”persilatan audit” dalam praktik pemeriksaan. Ada kecenderungan auditor terlalu confidence yang kadang lupa bahwa ada pakem yang mesti dan kudu dipegang dalam memainkan peranannya sebagai auditor. Ini mendorong tumbuhnya auditor yang senang berperan sebagai pemain jazz. Ilustrasi tersebut akan coba dikupas untuk memahami pentingnya sebuah pedoman pemeriksaan dalam kancah pemeriksaan.

Improvisasi prosedur audit

Seorang pemain jazz diukur talentanya ketika dia dapat melakukan suatu permainan yang di luar pakem. Misalnya, pemain bass dengan mudah berpindah dari nada dasar C mayor ke G tanpa kesulitan dan akan kembali ke nada dasar semula. Pola permainan ini ditonjolkan sebagai suatu warna khas dari musik jazz yang dihasilkan oleh pemain bas tersebut sehingga memperindah komposisi jazz yang dihasilkan.

Praktik dalam pemeriksaan selama ini, masih ada auditor eksternal maupun internal pemerintah berlagak seperti pemain jazz. Mereka mengaudit dengan improvisasi sekenanya mengikuti intuisi yang dipercaya, selama ampuh menemukan temuan tanpa mengindahkan prosedur audit yang disusun dalam program audit.

Celakanya, improvisasi tersebut tidak didokumentasi ke dalam kertas kerja pemeriksaan (KKP) dengan baik, sehingga tidak mempunyai nilai tambah bagi perbaikan program pemeriksaan yang ada. Yang paling mengkhawatirkan dengan gaya improvisasi tersebut adalah menyulitkan proses quality assurance yang menjamin keandalan prosedur audit yang dijalankan.

Dalam SPKN jelas pada standar umum dan standar pelaksanaan, auditor dan proses auditnya harus didasarkan pada suatu perencanaan audit yang disupervisi secara memadai melalui proses audit yang andal. Artinya, dalam melakukan audit, auditor tidak boleh seenaknya melakukan improvisasi dalam prosedur audit.

Lebih gawat lagi, sejak awal seorang auditor telah melakukan improvisasi tanpa mengindahkan prosedur audit yang dituangkan dalam program audit. Bukan sebuah warna musik yang indah yang dihasilkan, tetapi suara sumbang kaleng kosong yang memekakkan telinga pendengar. Oleh karena itu, jenis audit apapun baik itu audit keuangan, audit kinerja, ataupun PDTT, program audit sebagai suatu pedoman untuk melakukan prosedur audit harus dijalankan terlebih dahulu secara maksimal. Tetapi bukan berarti meredam inovasi untuk berimprovisasi dalam menjalankan prosedur audit.

Ada kalanya prosedur audit harus dikembangkan dengan baik dan taktis oleh seorang auditor dengan mengembangkan prosedur audit yang ada. Tentunya semua harus dikomunikasikan dengan supervisor dan didokumentasikan dengan baik supaya dapat menjadi patokan program audit pada audit yang sama di masa mendatang.

Permainan jazz berbeda dengan permainan sebuah orkestra simponi yang memainkan musik klasik yang dipimpin oleh seorang conductor melalui tuntutan partitur untuk setiap pemainnya. Sebuah keindahan irama yang dihasilkan permainan dapat diresapi apabila ada harmonisasi yang spontan dan bersahutan antara lantunan instrumen musik satu dengan yang lain meskipun tidak dilengkapi sebuah partitur ataupun dibimbing oleh seorang conductor.

Ada kalanya anggota tim dengan anggota tim lainnya seakan-akan berjalan sendiri lupa akan ”partitur” untuk instrumen yang harus dimainkan. Yang lebih parah, mereka lupa harus memperhatikan arahan dari ketua tim, pengendali teknis bahkan penanggung jawab. Mungkin kondisi bisa lebih parah lagi ketika semua pemain bingung akan pola permainan yang harus dimainkan sesuai dengan partitur dalam bentuk program audit.

Ini semua disebabkan adanya perencanaan audit yang tidak terarah, jelas dan relevan dengan ekspektasi hasil audit yang telah ditetapkan. Semua berjalan dengan ”bonek (bondho nekat)”, tanpa patokan yang jelas dan konsisten. Hasilnya adalah opini audit laporan keuangan isinya kumpulan temuan kepatuhan tanpa ada hubungan dengan pengujian kewajaran asersi manajemen. Covernya laporan pemeriksaan kinerja di dalamnya daftar temuan kepatuhan tanpa ada suatu rekomendasi yang konstruktif. Bahkan ada hasil PDTT tanpa jelas simpulannya.

Jadi apa boleh auditor jadi pemain jazz? Syarat menjadi pemain jazz ternyata tidak semudah yang dikira. Kalau pernah lihat pertunjukan jazz, akan terlihat setiap pemain mempunyai kelihaian mempertontonkan permainan yang unik atas instrumen yang dimainkan dengan tetap dalam koridor permainan jazz yang harmonis.

Untuk menjadi auditor yang andal seperti pemain jazz yang piawai harus menempuh sederetan prasyarat yang
mutlak harus ada bagi auditor seperti diatur dalam standar umum dalam SPKN yang meliputi kompetensi. Indepedensi, due profesional care dan quality assurance. Jadi tidak mungkin seseorang langsung memainkan permainan melodi atau saxophone dengan penuh improvisasi kalau tidak dibekali keahlian yang sudah melekat dan diasah secara terus menerus, sehingga kepekaan dalam main musik dapat tumbuh dengan baik. Disana seorang pemain bukan hanya ahli tetapi punya tanggung jawab profesi untuk dapat memberikan sumbangan yang optimal atas keindahan komposisi musik jazz yang dihasilkan.

Auditor memainkan instrumen musik berupa teknik audit yang menghasilkan alunan analisis bukti audit yang menghasilkan irama temuan audit yang memberikan komposisi musik yang indah dan memenuhi harapan dan kebutuhan para pemilik kepentingan. Untuk itu tidak ada kata lain, persyaratan profesionalisme auditor menjadi prasyarat yang mutlak untuk memberikan kualitas laporan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian tidak hanya sebatas pada kemampuan auditor tetapi harus ada proses pemahaman ”aturan main” berupa pedoman pemeriksaan yang secara konsisten diikuti dalam memainkan peranan dan tugas sebagai auditor. Interaksi auditor sebagai pemain dengan pakem ini selalu dinamis saling mengisi dan menjadikan pemain yang profesional yang dapat ditularkan kepada pemain lain.

Tidak ada yang salah dengan keinginan menjadi pemain jazz bagi seorang auditor. Namun sebuah organisasi yang baik bukan hanya menciptakan ”smart people” melainkan ”smart system”. Organisasi yang mempunyai kemampuan menciptakan sebuah aransemen manajemen audit yang pintar yang menjadi referensi yang aktual dan valid bagi setiap langkah para auditor yang kompeten, inovatif dan bertaanggung jawab untuk menghasilkan sebuah alunan musik yang memberikan komposisi transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Disarikan dari tulisan Yudi Ramdan -

Majalah Pemeriksa_BPK-RI, edisi NO 114/ September - Oktober 2008 /Tahun XXVIII

Satria Pengawasan

2010-11-08T19:05:00.000+08:00

Menjadi Pengawas Keuangan Negara adalah sebuah kehormatan dan kebanggaan. Pada pundaknya masyarakat mengharapkan adanya pencegahan atau pengungkapan atas penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Citra diri yang teliti, smart serta berwibawa melekat pada dirinya, hingga setiap kata terucap selalu dicermati dan ditunggu oleh banyak pihak. Jika memutar kembali mesin waktu, memandang seorang auditor bagaikan memandang seorang satria yang gagah berani dengan mahkota dan pedang di tangan. Kehadirannya dapat menggetarkan hati dan memberi pancaran aura kehormatan dan kemuliaan yang memukau.

Kehormatan seorang satria ditentukan oleh ketajaman pedang dan kebesaran mahkotanya. Makin tajam pedangnya, maka ia akan semakin disegani oleh kawan dan lawannya. Semakin indah dan besar mahkota yang dikenakan, maka semakin besar kemuliaan dan kehormatan yang melekat.

Tak beda dengan seorang satria, kehormatan dan kemuliaan seorang pengawas atau auditor juga ditentukan oleh ketajaman pedang serta kebesaran mahkotanya. Bedanya, ketajaman pedang seorang auditor adalah pengetahuan dan skill yang dimilikinya, sedangkan mahkotanya adalah kejujuran yang melekat pada dirinya. Pengetahuan dan skill seorang auditor bagaikan sebuah pedang sakti yang mampu membabat habis semua musuh. Semua kesulitan yang dijumpai saat melakukan tugas audit, akan dapat dihadapi jika sang auditor memiliki pengetahuan dan skill yang memadai. Sedangkan kejujuran seorang auditor bagaikan mahkota indah yang membawa kehormatan bagi pemakainya. Apapun hasil audit yang yang ditemukan, takkan berarti banyak bagi negara jika berada di tangan auditor yang tidak jujur.

Seorang auditor yang jujur tetapi tidak dilengkapi pengetahuan dan skill yang memadai, dia bagaikan seorang satria bermahkota indah dengan pedang yang tumpul. Saat melaksanakan tugas, dia bisa maju menebas musuh, tetapi tidak dapat membunuhnya. Artinya, audit yang dilakukan tidak akan efektif dalam mencegah atau menemukan penyimpangan yang terjadi. Orang sekitarnya akan tetap menghormatinya, tetapi tidak mengharapkan rekomendasi yang dapat memberi perbaikan. Dari dirinya, audit hanya sekedar formalitas belaka.

Sebaliknya, seorang auditor yang pandai tetapi tidak memiliki kejujuran dan integritas, dia bagaikan satria tanpa mahkota. Kehadirannya bagai seorang preman yang siap membabat habis siapapun yang menyinggung hatinya. Auditor ini hanya akan membuat orang takut pada diri pribadinya, tetapi tidak ada rasa hormat karena tidak memberikan perbaikan apapun pada obyek yang diperiksa. Kepentingan dirinya selalu ditempatkan di atas kepentingan negara. Dari dirinya, audit menjadi sebuah pembusukan pada proses manajemen yang sehat.

Pada era keterbukaan seperti saat ini, dimana tuntutan akan terwujudnya sebuah tata kelola kepemerintahan yang baik menjadi semakin tinggi, menuntut hadirnya satria-satria sejati di bidang pengawasan. Dengan pedang yang tajam di tangan dan mahkota yang indah di kepala, para satria auditor diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi institusinya. Saat ini bangsa Indonesia membutuhkan auditor-auditor yang berpengetahuan dan menegakkan kejujuran. Dari satria pengawas-lah sebuah tata kelola kepemerintahan yang baik akan dapat diwujudkan di bumi tercinta ini… bukan dari preman pengawas, cicak pengawas atau buaya pengawas.

(Artikel ini dimuat sebagai editorial Majalah Warta Pengawasan edisi Desember 2009)

Tips Menghadapi Masalah Non-Teknis dalam Audit

2010-11-08T18:10:00.004+08:00

Dalam melaksanakan pemeriksaan, baik pemeriksaan kinerja, keuangan, maupun dengan tujuan tertentu, kita sering menghadapi permasalahan–permasalahan teknis, yaitu berhubungan dengan pemeriksaan dan masalah non-teknis yang berhubungan dengan tingkah laku dan sifat auditee. Berdasarkan pengalaman pemeriksaan/audit, masalah-masalah non teknis yang sering timbul dalam pemeriksaan, yaitu semua cara dan upaya yang dilakukan auditee untuk membuat auditor tidak dapat maksimal dalam menjalankan pemeriksaan, yaitu antara lain:

Menempatkan auditor di ruangan dengan AC yang sangat dingin atau tidak menggunakan AC sama sekali. - Hal ini dilakukan agar auditor susah konsentrasi dan tidak betah berlama-lama dengan pemeriksaan.

Tips:
a) Sebelum berangkat ke klien, siapkan jaket, syal dan baju hangat lainnya;
b) Kalau tidak ada AC, bawa kipas dan atau duduk dekat jendela yang dibuka lebar-lebar.

Memberikan data dan dokumen ke auditor secara bertahap; - Tujuannya supaya auditor tidak punya banyak bahan untuk bertanya-tanya lebih jauh. Dengan harapan jika tanpa rincian detil, auditor akan kebingungan. Jika auditor bertanya detil, auditee akan menjawab bahwa dokumennya ada dan sedang disiapkan oleh staf. Biasanya data yang berpotensi dicecar pertanyaan auditor diberikan pada hari-hari terakhir penugasannya agar tidak sempat dianalisis lebih mendalam.

Tips : Bagi auditor pemula, trik ini cukup ampuh menjatuhkan mental. Sebaiknya setelah menerima data yang kurang lengkap, langsung tanyakan kelengkapan data dan fungsi data tersebut. Jika merasa kurang tanyakan terus datanya ke staf yang kompeten, jika perlu datangi dan tunggu terus di ruangannya.

Memberikan nomor telepon atau nomor handphone yang tidak aktif atau nomor orang lain; - Tujuannya agar Auditor tidak mengejar auditee jika ada data yang kurang.

Tips: Waktu entry. minta data pegawai, struktur organisasi beserta nama-nama pegawainya, kemudian catat, jika perlu minta nomor handphone contact person dan atau orang –orang di sekitarnya.

Disiapkan pegawai khusus sebagai contact person; - Tujuannnya seolah–olah mempermudah pekerjaan, karena semua permintaan data dan pertemuan dengan auditee terpusat di satu orang, padahal sebenarnya contact person tersebut disiapkan sebagai mata–mata dan penyaring data-data yang akan diserahkan ke Auditor.

Tips: Usahakan meminta nomor Handphone para auditee yang potensial secara langsung agar saat akan meminta data dapat langsung menghubungi auditee.

Mengajak makan ke tempat yang jauh dan lama; - Seolah-olah mereka akan menunjukkan kebaikan ke auditor, padahal tujuannya agar auditor kehabisan waktu dalam pemeriksaan.

Tips: Usahakan minta makan yang dibungkus atau jika tidak bisa, kita makan sendiri saja.

Berusaha pulang tepat waktu dengan berbagai alasan dan berusaha terlihat sibuk; - Umumnya para auditee akan menghindari auditor dengan pulang cepat–cepat (padahal di hari biasa mereka juga pulang siang hari) dengan tujuan jika dicari mereka sudah pulang lebih dulu.

Tips: a) Minta data dan dokumen di pagi hari, sepagi mungkin. b) Tunggu di depan kursinya sampai memberikan data yang kita minta, jika masih belum diberikan, berikan tekanan dengan kalimat akan minta dokumen ke atasan secara langsung.

Menghindar berbincang–bincang dengan auditor atau malah berlama-lama berbincang; - Menghindar berbincang–bincang dengan auditor atau malah berlama-lama berbincang. Tips: Ajak diskusi tentang hal–hal yang tidak berhubungan untuk kemudian mulai masuk ke topik utama.

Menggunakan kata–kata yang menjatuhkan mental auditor; - Menggunakan kalimat seperti “oo.. baru lulus kuliah tahun 2008? Masih kecil ya…”, atau ”Baru setahun ya?” atau “dek, aku sudah membuat laporan keuangan ini sejak kau masih SD”. Hal ini umumnya akan membuat si auditor tertekan dan cenderung jadi sangat berhati-hati bertanya atau minta data agar tidak dibilang masih anak bawang.

Tips: Kalau auditor yang baru lulus, katakan saja Anda lulus dengan predikat cumlaude. Kalau klien berkata laporan keuangannya dibuat sejak masih SD, bilang saja, lain dulu, lain sekarang. Peraturan perpajakan sudah beda. PSAK pun berubah terus. Coba tanya, apakah si Bapak klien itu tahu tentang aturan PSAK terbaru atau PSAP dan Bultek PSAP terbaru?.

Berani berkata ‘tidak tahu’, ‘sudah lupa’ atau kalimat menyangkal lainnya; - Hal ini terinspirasi dari jawaban-jawaban para tersangka kasus korupsi di Indonesia yang cari aman dengan kata-kata dan kalimat menyangkal itu.

Tips: Pasang wajah seolah–olah percaya kemudian minta pejabat lain yang lebih tinggi pangkatnya untuk menjawab pertanyaan. Yakinkan auditee bahwa tidak tahu itu bukan jawaban ampuh untuk menyelesaikan masalah, tekan terus dengan pertanyaan dan jika perlu ajak auditee lain untuk dikonfrontir.

Menjawab pertanyaan auditor dengan berbelit-belit dan tidak fokus; - Hal ini juga terinspirasi dari jawaban tersangka kasus korupsi, auditee berusaha membuat bingung dengan pernyataan berbelit-belit.

Tips: Auditor berpengalaman umumnya tidak mau mendengar penjelasan berbelit-belit, ganti pertanyaan menjadi pernyataan, dan hanya meminta menjawab ya atau tidak, benar atau salah.-

Sumber: Majalah Pemeriksa - BPK-RI - NO 118/ Edisi April - Juni 2009/Tahun XXVIII

Pemberdayaaan Peran Audit Internal Dalam Mewujudkan Good Governance

2010-11-06T17:06:00.001+08:00

Diringkas dari tulisan Wakhyudi, Ak., M. Com, CFE

Untuk memperkuat struktur pengendalian manajemen pemerintah maka pemberdayaan peran dan fungsi audit internal menjadi suatu hal yang mutlak untuk direalisasikan. Selanjutnya, jelas dan terarahnya peran dan fungsi audit internal dalam suatu organisasi secara tidak langsung juga akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit oleh auditor eksternal. Di samping kedua faktor tersebut, adanya kerja sama yang harmonis di antara jajaran audit internal dan audit eksternal juga akan lebih melapangkan jalan dalam pencapaian tujuan dari fungsi audit dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, adil, dan bersih.

Dalam penjelasan UU Nomor 15 Tahun 2004 antara lain dinyatakan bahwa untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif, BPK dapat memanfaatkan hasil pekerjaan aparat pengawasan intern pemerintah. Dengan demikian, luas pemeriksaan yang akan dilakukan dapat disesuaikan dan difokuskan pada bidang-bidang yang secara potensial berdampak pada kewajaran laporan keuangan serta tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Sebagai konsekuensinya, APIP diwajibkan untuk menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya kepada BPK. Untuk dapat menghasilkan laporan hasil audit yang dibutuhkan oleh BPK, tentunya diperlukan kejelasan wewenang, peran dan ruang lingkup pekerjaan yang dilaksanakan oleh APIP. Apabila hal ini diabaikan maka besar kemungkinan akan terdapat hasil pekerjaan APIP yang tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan audit oleh BPK.

Berkenaan dengan peran dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh auditor internal dalam rangka mewujudkan good governance pada sektor publik, The International Federation of Accountants (IFAC) pada tahun 2001 dalam Study 13 tentang Governance in the Public Sector: A Governing Body Perspective merumuskan bahwa fungsi audit internal yang efektif mencakup reviu yang dilaksanakan secara sistematis, penilaian dan pelaporan atas kehandalan dan efektivitas penerapan sistem manajemen, keuangan, pengendalian operasional dan penganggaran, yang setidak-tidaknya meliputi berbagai aktivitas reviu sebagai berikut:

Tingkat relevansi atas kebijakan yang ditetapkan, perencanaan dan prosedur, tingkat kesesuaian antara praktik dengan kebijakan, rencana, dan prosedur yang telah ditetapkan, termasuk implikasinya terhadap aspek keuangan negara.
Kehandalan dan keakuratan atas peraturan yang dibuat sebagai penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.
Ketepatan mengenai penyusunan struktur organisasi, pengembangan sumber daya manusia (personil), dan supervisi.
Reviu terhadap pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan dan manfaat atas program dan kegiatan apakah telah selaras dengan tujuan diadakannya program dan kegiatan tersebut.
Evaluasi terhadap pertanggungjawaban dan pengamanan atas penggunaan aset dan sumber daya lainnya dari penyalahgunaan wewenang, pemborosan, kelalaian, salah urus, dan lain-lainnya.
Reviu terhadap ketepatan, keakuratan, dan kejujuran atas proses pengolahan dan pelaporan informasi keuangan dan manajemen.
Penilaian terhadap tingkat keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya.
Penilaian terhadap integritas sistem yang terkomputerisasi berikut pengembangan sistemnya, dan
Evaluasi terhadap tindak lanjut yang telah dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa ruang lingkup pekerjaan audit internal sangat luas dan komprehensif agar dapat menjamin pencapaian tujuan organisasi. Penulis yakin, apabila institusi audit internal di Indonesia yang tergabung dalam wadah APIP diberikan kewenangan, peran, dan fungsi yang jelas dan luas seperti tersebut di atas maka hasil pekerjaan APIP akan sangat bermanfaat tidak hanya bagi pemerintah saja, tetapi juga bermanfaat bagi pihak legislatif, eksternal auditor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Akan tetapi, untuk menjamin kualitas hasil pekerjaan APIP yang melibatkan sekian banyak sumber daya manusia dengan berbagai jenis latar belakang pendidikan dan pengalaman, diperlukan suatu program pendidikan dan pelatihan yang profesional dan berkelanjutan. Di samping itu, untuk meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan di antara jajaran APIP, diperlukan adanya pengembangan sinergi pengawasan APIP.

Pengembangan sinergi pengawasan sesama APIP dapat dilakukan dengan cara mutual adjustment melalui koordinasi yang baik, direct supervision melalui proses peer review, serta standardisasi input, proses kerja maupun output.

Sistem pengendalian intern merupakan prasyarat bagi penyelenggaran pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara yang amanah. Sistem pengendalian intern ini pulalah, yang salah satu unsurnya adalah fungsi audit internal, yang menjadi pertimbangan penting dalam menentukan keluasan dan kedalaman ruang lingkup pekerjaan audit. Dengan demikian, fungsi audit internal yang berjalan dengan baik akan menghasilkan keluaran yang berharga untuk menjadi masukan bagi pihak auditor eksternal, eksekutif, dan legislatif dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara pada waktu yang akan datang. Oleh karena itu, sudah selayaknya fungsi pengawasan internal lebih diberdayakan dan dilaksanakan secara sinergis demi tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara atau good governance pada sektor publik yaitu terwujudnya transparansi, akuntabilitas, kejujuran, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Standar Pelaksanaan Audit Investigasi (Bagian II)

2010-11-03T14:04:00.002+08:00

PENGUMPULAN DAN PENGUJIAN BUKTI

Auditor investigatif harus mengumpulkan dan menguji bukti untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit investigatif.
Pelaksanaan pengumpulan dan evaluasi bukti harus difokuskan pada upaya pengujian hipotesis untuk mengungkapkan:

fakta-fakta dan proses kejadian (modus operandi);
sebab dan dampak penyimpangan;
pihak-pihak yang diduga terlibat/bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara/daerah.

Pengumpulan Bukti

Auditor investigatif harus mengumpulkan bukti audit yang cukup, kompeten dan relevan.

Bukti yang dikumpulkan oleh auditor akan digunakan untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit.

Tujuan pengumpulan bukti adalah untuk menentukan apakah informasi awal yang diterima dapat diandalkan atau menyesatkan.

Bukti dapat digolongkan menjadi bukti fisik, bukti dokumen, bukti kesaksian, dan bukti analisis.

Bukti fisik yaitu bukti yang diperoleh dari pengukuran dan perhitungan fisik secara langsung terhadap orang, properti atau kejadian. Bukti fisik dapat berupa berita acara pemeriksaan fisik, foto, gambar, bagan, peta atau contoh fisik.

Bukti dokumen merupakan bukti yang berisi informasi tertulis, seperti surat, kontrak, catatan akuntansi, faktur dan informasi tertulis lainnya.

Bukti kesaksian merupakan bukti yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, atau dengan meminta pernyataan tertulis.

Bukti analisis merupakan bukti yang dikembangkan oleh auditor dari bukti audit lainnya. Bukti analisis ini dapat berupa perbandingan, nisbah, perhitungan dan argumen logis lainnya.

Bukti audit yang cukup berkaitan dengan jumlah bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk penarikan suatu kesimpulan audit. Untuk menentukan kecukupan bukti audit, auditor harus menerapkan pertimbangan keahliannya secara profesional dan obyektif. Dalam audit investigatif, bukti audit harus diperoleh dengan tidak menggunakan metode sampling, melainkan harus secara keseluruhan populasi.

Bukti audit disebut kompeten jika bukti tersebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bukti yang dapat diandalkan berkaitan dengan sumber dan cara perolehan bukti itu sendiri.

Bukti audit disebut relevan jika bukti tersebut secara logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan audit.

Pengumpulan bukti harus dilakukan dengan teknik-teknik tertentu antara lain wawancara kepada pengadu, saksi, korban, dan pelaku; reviu catatan; pengumpulan bukti forensik; pengintaian dan pemantauan; serta penggunaan teknologi komputer.

Reviu terhadap informasi yang telah diperoleh harus dilakukan terlebih dahulu sebelum merencanakan wawancara. Auditor harus mengidentifikasikan dirinya dan semua yang hadir, dan menetapkan tujuan wawancara. Data personal harus diperoleh dari saksi. Ketika melakukan wawancara, perhatian khusus harus diberikan untuk memperoleh hasil yang optimum dari terwawancara dan hal-hal yang diketahuinya berkaitan dengan kejadian dan tindakan atau pernyataan dari orang lain yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Terwawancara harus diminta untuk memberikan atau mengidentifikasikan lokasi dokumen-dokumen yang relevan. Semua hasil wawancara harus dimasukkan dalam laporan. Beberapa catatan sementara wawancara yang disiapkan untuk penyelidikan kriminal harus disimpan setidaknya sampai penyerahan berkas kasus.

Dua orang auditor investigatif harus hadir ketika melakukan wawancara dalam kondisi yang secara potensial berbahaya atau rawan kompromi. Permintaan untuk merahasiakan saksi harus dipertimbangkan dan didokumentasikan.

Informasi dan bukti yang diperoleh selama audit investigatif harus diverifikasi ke berbagai macam sumber sepanjang diperlukan dan masuk akal untuk menentukan validitas informasi tersebut.

Auditor dapat menggunakan tenaga ahli apabila pengetahuan dan pengalamannya tidak memadai untuk mendapatkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan. Untuk memahami apakah hasil kerja tenaga ahli dapat mendukung kesimpulan auditnya, auditor harus mempelajari metode atau asumsi yang digunakan oleh tenaga ahli tersebut.

Pengujian Bukti

Auditor investigatif harus menguji bukti audit yang dikumpulkan. Pengujian bukti dimaksudkan untuk menilai kesahihan bukti yang dikumpulkan selama pekerjaan audit. Auditor investigatif menguji bukti yang telah dikumpulkan untuk menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis.

Bukti diuji dengan memperhatikan urutan proses kejadian (sequences) dan kerangka waktu kejadian (time frame) yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian (flow chart) atau narasi. Teknik-teknik yang dapat digunakan untuk menguji bukti antara lain inspeksi, observasi, wawancara, konfirmasi, analisis, pembandingan, rekonsiliasi dan penelusuran kembali.

Standar Pelaksanaan Audit Investigasi

2010-11-03T13:57:00.002+08:00

Bagian I

Standar pelaksanaan pekerjaan audit investigatif mendeskripsikan sifat kegiatan audit investigatif dan menyediakan kerangka kerja untuk melaksanakan dan mengelola pekerjaan audit investigatif yang dilakukan oleh auditor investigatif.

Standar pelaksanaan audit investigatif bagi APIP mengatur tentang:
1. Perencanaan

Penetapan sasaran, ruang lingkup, dan alokasi sumber daya
Pertimbangan dalam perencanaan

2. Supervisi

3. Pengumpulan dan Pengujian Bukti

Pengumpulan bukti
Pengujian bukti

4. Dokumentasi

PERENCANAAN

Dalam setiap penugasan audit investigatif, auditor investigatif harus menyusun rencana audit. Rencana audit tersebut harus dievaluasi, dan bila perlu, disempurnakan selama proses audit investigatif berlangsung sesuai dengan perkembangan hasil audit investigatif di lapangan. Perencanaan audit investigatif dibuat dengan tujuan untuk meminimalkan tingkat risiko kegagalan dalam melakukan audit investigatif serta memberikan arah agar pelaksanaan audit investigatif efisien dan efektif.

Rencana audit investigatif dibuat untuk setiap penugasan audit investigatif berdasarkan informasi yang diterima. Sumber informasi dapat berasal dari pengaduan masyarakat, pengembangan hasil audit kinerja maupun audit lainnya, permintaan instansi aparat penegak hukum serta permintaan instansi lainnya.

Setelah diterima, tiap informasi harus dianalisis dan dievaluasi tentang dugaan adanya kasus penyimpangan dengan pendekatan Apa, Siapa, Dimana, Kapan, Mengapa, dan Bagaimana atau yang lebih populer disebut pendekatan:

5W + 1H (What, Who, Where, When, Why, dan How).

Tujuan analisis dan evaluasi ini adalah untuk menentukan tiga keputusan yaitu: melakukan audit investigatif, meneruskan ke pejabat yang berwenang, atau tidak perlu menindaklanjuti.

Jika keputusannya adalah untuk melakukan audit investigatif, APIP harus menentukan rencana tindakan yang berupa langkah-langkah berikut:

menentukan sifat utama pelanggaran;
menentukan fokus perencanaan dan sasaran audit investigatif;
mengidentfikasi kemungkinan pelanggaran hukum, peraturan, atau perundang-undangan, dan memahami unsur-unsur yang terkait dengan pembuktian atau standar;
mengidentifikasi dan menentukan prioritas tahap-tahap audit investigatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran audit investigatif;
menentukan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan audit investigatif;
melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang, termasuk instansi penyidik, apabila perlu.

Selain itu, analisis dan evaluasi informasi akan menghasilkan hipotesis, yaitu anggapan atas tindakan dan aktivitas tertentu yang mungkin telah terjadi, dimana data atau informasi yang tersedia sangat terbatas. Hipotesis tersebut dijadikan dasar penyusunan program audit.

Rencana audit yang telah ditetapkan tidaklah bersifat final. Perkembangan hasil audit investigatif mungkin mengharuskan auditor investigatif untuk memperluas audit sehingga rencana yang telah disusun sebelumnya harus dimutakhirkan. Hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan perlunya pemutakhiran rencana audit antara lain:

bukti yang diperoleh tidak mengarah pada sasaran audit yang semula ditetapkan;
pihak-pihak yang semula direncanakan untuk memberikan bukti tidak kooperatif;
waktu yang semula direncanakan untuk melaksanakan suatu prosedur ternyata tidak mencukupi.

Penetapan Sasaran, Ruang Lingkup dan
Alokasi Sumber Daya dalam Audit Investigasi

Dalam membuat rencana audit, auditor harus menetapkan sasaran, ruang lingkup, dan alokasi sumber daya.

Sasaran
Sasaran audit investigatif adalah terungkapnya kasus penyimpangan yang berindikasi dapat menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah.

Ruang Lingkup
Ruang lingkup audit investigatif meliputi pengungkapan fakta dan proses kejadian, sebab dan dampak penyimpangan, dan penentuan pihak-pihak yang diduga terlibat dan atau bertanggung jawab atas penyimpangan.

Alokasi Sumber Daya

Tujuan penetapan alokasi sumber daya pendukung audit investigatif adalah agar kualitas audit investigatif dapat dicapai secara optimal.
Kebutuhan sumber daya yang harus ditentukan antara lain terkait dengan personil, pendanaan, dan sarana atau prasarana lainnya.
Alokasi personil dalam audit investigatif harus mendapatkan perhatian secara khusus karena tim audit investigatif secara kolektif merupakan gabungan dari berbagai disiplin, keahlian, dan pengetahuan profesional seorang auditor, akuntan, ahli hukum, investigator, pewawancara (interviewer), pengumpul informasi (information collector), ahli teknologi, dan riset.

Pertimbangan dalam Perencanaan

Dalam penyusunan rencana audit investigatif, auditor investigatif harus mempertimbangkan berbagai hal.
Berbagai hal yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan rencana audit investigatif antara lain:

sasaran, ruang lingkup dan alokasi sumber daya;
pemahaman mengenai akuntabilitas berjenjang;
aspek-aspek kegiatan operasi auditi dan aspek pengendalian intern.
jadwal kerja dan batasan waktu;
hasil audit periode atau periode-periode sebelumnya dengan mempertimbangkan tindak lanjut terhadap rekomendasi atas temuan sebelumnya;
teknik-teknik pengumpulan bukti audit yang tepat;
mekanisme koordinasi antara auditor, auditi, dan pihak terkait lainnya.

Kode Etik Auditor APIP

2010-11-02T22:07:00.001+08:00

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 Tanggal : 31 Maret 2008, terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu

Prinsip-prinsip perilaku auditor.
Aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip perilaku auditor.

PRINSIP-PRINSIP PERILAKU

Auditor wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku berikut ini:

Integritas; _ Auditor harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.
Obyektivitas; _Auditor harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditi. Auditor APIP membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.
Kerahasiaan; _Auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.
Kompetensi; _Auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

ATURAN PERILAKU

Auditor wajib mematuhi aturan perilaku berikut ini:

1. Integritas

melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama auditor dalam pelaksanaan audit;
saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor.

2. Obyektivitas

mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit;
tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.

3. Kerahasiaan

secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit;
tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4. Kompetensi

melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;
terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;
menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.

Standar Umum Audit APIP

2010-11-02T21:43:00.003+08:00

Standar Umum Audit Kinerja dan Audit Investigatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 Tanggal : 31 Maret 2008 meliputi standar-standar yang terkait dengan karakteristik organisasi dan individu-individu yang melakukan kegiatan audit.

Standar umum mengatur tentang:

Visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi.

Pernyataan tertulis tentang visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab APIP dalam organisasi dibuat dengan tujuan agar auditi dapat mengetahui visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggungjawab APIP sehingga tugas dan fungsi APIP dapat berjalan dengan semestinya, terutama dalam hal APIP mengakses informasi dari personel auditi.
Pernyataan tertulis tentang visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab APIP dalam organisasi direviu secara periodik untuk disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi, karena kegiatan pengawasan yang dilakukan APIP bersifat berkelanjutan.

Independensi dan Obyektifitas

Dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP harus independen dan para auditornya harus obyektif dalam pelaksanaan tugasnya. Independensi APIP serta obyektifitas auditor diperlukan agar kredibilitas hasil pekerjaan APIP meningkat.

Penilaian independensi dan obyektifitas mencakup dua komponen berikut:

Status APIP dalam organisasi; _Posisi APIP ditempatkan secara tepat sehingga bebas dari intervensi, dan memperoleh dukungan yang memadai dari pimpinan tertinggi organisasi sehingga dapat bekerja sama dengan auditi dan melaksanakan pekerjaan dengan leluasa. Meskipun demikian, APIP harus membina hubungan kerja yang baik dengan auditi terutama dalam saling memahami diantara peranan masing-masing lembaga.
Kebijakan untuk menjaga obyektifitas auditor terhadap obyek audit; _Auditor harus obyektif dalam melaksanakan audit. Prinsip obyektifitas mensyaratkan agar auditor melaksanakan audit dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas. Pimpinan APIP tidak diperkenankan menempatkan auditor dalam situasi yang membuat auditor tidak mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan profesionalnya.

Standar Audit APIP

2010-11-02T21:12:00.002+08:00

Standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 Tanggal : 31 Maret 2008.

Tujuan Standar Audit APIP adalah untuk:

menetapkan prinsip-prinsip dasar yang merepresentasikan praktik-praktik audit yang seharusnya;
menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah;
menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit;
mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi;
menilai, mengarahkan dan mendorong auditor untuk mencapai tujuan audit;
menjadi pedoman dalam pekerjaan audit;
menjadi dasar penilaian keberhasilan pekerjaan audit.

Standar Audit berfungsi sebagai ukuran mutu minimal bagi para auditor dan APIP dalam:

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dapat merepresentasikan praktik-praktik audit yang seharusnya, menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit yang memiliki nilai tambah serta menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit;
pelaksanaan koordinasi audit oleh APIP;
pelaksanaan perencanaan audit oleh APIP;
penilaian efektifitas tindak lanjut hasil pengawasan dan konsistensi penyajian laporan hasil audit.

Kegiatan utama APIP meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi, asistensi dan konsultansi, namun mengenai Standar Audit APIP telah diatur dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 Tanggal : 31 Maret 2008. Adapun Kegiatan audit yang dapat dilakukan oleh APIP pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis audit berikut ini:

Audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum.
Audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan dan rekomendasi atas pengelolaan instansi pemerintah secara ekonomis, efisien dan efektif.
Audit dengan tujuan tertentu yaitu audit yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diaudit. Yang termasuk dalam kategori ini adalah audit investigatif, audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi dan audit yang bersifat khas.

Ruang lingkup kegiatan audit yang diatur dalam Standar Audit APIP (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 Tanggal : 31 Maret 2008) meliputi audit kinerja dan audit investigatif, sedangkan audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberi opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

2010-11-01T22:20:00.006+08:00

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut.

Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dengan Peraturan Pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Berdasarkan pemikiran tersebut, dikembangkan unsur Sistem Pengendalian Intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Pengembangan unsur Sistem Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan aspek biaya-manfaat (cost and benefit), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif.

Unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi:

Lingkungan pengendalian; _Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukungterhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.
Penilaian risiko; _Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.
Kegiatan pengendalian; _ Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.
Informasi dan komunikasi; _Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.
Pemantauan; _Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat.

Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, dan pembimbingan dan konsultansi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.